JAKARTA, ifakta.co – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai Gibran Rakabuming Raka tidak lagi bisa menempuh upaya hukum terkait surat penyetaraan pendidikannya. Ia menyampaikan pandangan itu pada Kamis (12/11/2026), setelah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencabut surat tersebut.
“Suket sudah dicabut dan final. Tidak ada lagi upaya hukum yang dapat beliau lakukan,” kata Yusril saat dikonfirmasi.
Pencabutan itu tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 206 Tahun 2026. Keputusan tersebut mencabut surat keterangan bernomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019.
Keputusan itu juga memerintahkan penarikan surat yang berada pada pihak yang dituju maupun pihak lain. Dalam diktumnya, kementerian menyatakan dokumen tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.
Yusril membedakan posisi Gibran dari posisi pejabat kementerian dalam perkara itu. Menurut dia, Gibran tidak bisa mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan kasasi Mahkamah Agung karena bukan pihak dalam perkara tersebut. Yusril juga mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat.
Soal kemungkinan PK oleh pejabat kementerian, Yusril merujuk pada putusan MK tahun 2024. Ia mengatakan pejabat tata usaha negara yang kalah dalam perkara tersebut tidak dapat menggunakan jalur PK. Penjelasan itu menanggapi rencana Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.
Yusril turut menyinggung gugatan terpisah mengenai surat penyetaraan itu di PTUN Jakarta. Ia memperkirakan majelis dapat menghentikan pemeriksaan karena dokumen yang menjadi objek sengketa sudah dicabut. Perkiraan tersebut merupakan pandangan Yusril mengenai kelanjutan perkara.
Sebelumnya, Gibran menyampaikan keinginan untuk menunjukkan dokumen pendidikannya dari jenjang sekolah dasar hingga sarjana dan berkoordinasi dengan kementerian mengenai kemungkinan peninjauan kembali. Pernyataan Yusril pada Kamis disampaikan setelah kementerian menerbitkan keputusan pencabutan surat.
(sib/lex)
