JAKARTA, ifakta.co – Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mengusulkan agar Jakarta memberi pengecualian ganjil genap bagi mobil hibrida. Usulan itu menanggapi harapan pelaku industri otomotif agar kendaraan rendah emisi mendapat insentif di luar keringanan pajak.
Sarmuji menyampaikan pandangan tersebut di Jakarta pada Selasa (10/11/2026). Ia menilai pilihan kendaraan rendah emisi yang lebih beragam dapat membantu masyarakat beralih dari mobil yang hanya mengandalkan bahan bakar fosil.
Menurut Sarmuji, mobil hibrida memadukan mesin berbahan bakar bensin dengan sistem penggerak listrik. Ia mengatakan perpaduan itu dapat menekan konsumsi bensin sekaligus mengurangi emisi. Ia juga menyebut kendaraan berbahan bakar campuran dengan kadar bioetanol tinggi sebagai pilihan lain di luar mobil hibrida dan mobil listrik baterai.
“Kalau Jakarta mau memberikan insentif untuk mobil emisi rendah, tentu pelaku industri akan jauh lebih bersemangat,” ujar Sarmuji.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini mengecualikan kendaraan berbahan bakar listrik dari pembatasan berdasarkan pelat nomor. Mobil hibrida yang masih menggunakan bensin belum mendapat pengecualian serupa. Usulan yang disampaikan Sarmuji belum mengubah aturan yang berlaku bagi pengendara.
Laman resmi Pemprov DKI menyebut pembatasan berlaku Senin hingga Jumat, kecuali hari libur nasional, pada pukul 06.00–10.00 WIB dan 16.00–21.00 WIB. Ketentuan itu mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2019. Selain kendaraan listrik, sejumlah kendaraan lain seperti ambulans, pemadam kebakaran, dan angkutan umum berpelat kuning juga dikecualikan.
Sarmuji menilai pengecualian bagi kendaraan rendah emisi dapat mendorong masyarakat menggunakannya dan memberi alasan bagi produsen untuk mengembangkan lebih banyak pilihan. Ia menyampaikan hal itu sebagai usulan insentif nonfiskal kepada Jakarta.
(mam/mby)
