JAKARTA, ifakta.co – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memperluas penyerapan hasil produksi petani serta produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memenuhi kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Saan, langkah tersebut merupakan bagian dari tujuan utama Program Makan Bergizi Gratis yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, keterlibatan petani dan pelaku UMKM perlu terus ditingkatkan agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas.
Saan meyakini pemerintah melalui Badan Gizi Nasional akan terus mengoptimalkan pembelian hasil pertanian maupun produk UMKM sebagai bagian dari rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis.
Iklan
“Saya yakin pemerintah dalam hal ini BGN akan terus berupaya untuk menyerap apa yang menjadi hasil-hasil dari petani dan UMKM untuk kebutuhan MBG,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Ia menilai peningkatan penyerapan hasil produksi petani dan UMKM tidak hanya mendukung kelancaran Program Makan Bergizi Gratis, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.
Menurutnya, perputaran ekonomi akan semakin kuat apabila kebutuhan bahan pangan dan produk pendukung program dipenuhi dari pelaku usaha lokal.
“Dan itu kan salah satu semangat dari MBG juga kan,” ujar Saan.
Sementara itu, pemerintah memastikan pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis terus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan serta memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman mengatakan penyempurnaan tata kelola tidak dimaksudkan untuk mengurangi layanan kepada masyarakat, melainkan meningkatkan kualitas pelaksanaan program.
Saat memberikan keterangan di Bina Graha, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat (26/6), Dudung menjelaskan bahwa pembenahan dilakukan agar penggunaan anggaran negara menghasilkan manfaat gizi yang lebih optimal.
Ia menegaskan setiap anggaran yang dialokasikan harus mampu memberikan dampak nyata bagi penerima manfaat sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
“Pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis bukan untuk mengurangi layanan, tetapi untuk memastikan setiap rupiah APBN semakin tepat sasaran, semakin tepat dampak gizi, dan semakin besar manfaatnya bagi masyarakat,” ujar Dudung.
(yes/my)
