TOKYO, ifakta.co — Skandal pemalsuan data terkait Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Hamaoka kembali menyorot tata kelola perusahaan energi Jepang, Chubu Electric Power.
Chubu mengakui bahwa terdapat pemalsuan dalam laporan konstruksi yang berkaitan dengan prosedur dekomisioning Reaktor Hamaoka 1 dan 2. Pengakuan tersebut disampaikan perusahaan pada pekan ini dan menambah tekanan terhadap perusahaan yang tengah menghadapi sorotan atas tata kelola serta pengawasan internal.
Iklan
Kasus pemalsuan data tersebut sebelumnya terungkap pada awal 2026. Dampaknya, badan pengawas nuklir Jepang menangguhkan proses persetujuan terkait rencana pengoperasian kembali pembangkit tersebut.
Kontroversi ini menjadi persoalan serius karena PLTN Hamaoka merupakan fasilitas strategis dalam sistem energi Jepang. Setiap proses terkait keselamatan, konstruksi, maupun pengoperasian fasilitas nuklir harus didukung data dan laporan yang akurat serta dapat diverifikasi.
Dari sisi pasar, persoalan tersebut turut menekan kinerja saham Chubu Electric Power. Pada Kamis, saham perusahaan tercatat turun 1,6 persen menjadi ¥2.888, sekaligus berkinerja di bawah indeks Nikkei 225.
Penurunan tersebut menunjukkan bahwa persoalan tata kelola perusahaan masih menjadi perhatian investor. Kontroversi yang belum sepenuhnya terselesaikan berpotensi membayangi prospek pemulihan kinerja perusahaan utilitas tersebut.
Kasus Hamaoka kini tidak hanya menjadi persoalan teknis mengenai laporan konstruksi. Pemalsuan data menyentuh aspek yang lebih mendasar, yakni kepercayaan terhadap sistem pengawasan dan keselamatan industri nuklir Jepang.
Chubu dituntut memberikan penjelasan secara transparan mengenai bagaimana pemalsuan laporan dapat terjadi, siapa yang bertanggung jawab, serta langkah korektif yang ditempuh untuk memastikan kejadian serupa tidak kembali terjadi.
Bagi industri nuklir, persoalan akurasi data bukan sekadar masalah administrasi. Satu laporan yang dipalsukan dapat berujung pada pertanyaan besar mengenai kredibilitas keseluruhan proses keselamatan dan pengawasan pembangkit.
(fa/fza)
