JAKARTA, ifakta.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengalokasikan subsidi transportasi DKI sebesar Rp3,75 triliun tahun ini. Dana itu disiapkan untuk menjaga akses mobilitas masyarakat, termasuk warga di wilayah penyangga Jakarta.
Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Firdaus Ali, mengatakan besaran subsidi tersebut merupakan upaya mempertahankan layanan transportasi umum yang murah dan terjangkau bagi warga.
“Tarif Transjakarta kan belum naik kan. Masih tarif yang 22 tahun yang lalu, ya ininya gitu kan, Rp3.500, dan kita setahun ini Rp3,75 triliun itu adalah kita subsidi untuk transportasi,” kata Firdaus, Senin (22/6) malam.
Iklan
Firdaus juga menyebut Pemprov DKI sedang memperluas jangkauan layanan melalui pengembangan rute Transjabodetabek yang digagas Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno.
“Ini bagian komitmen dari Pemerintah DKI Jakarta untuk tadi, untuk mengurangi tadi ketidakadilan dalam akses tadi,” katanya.
Meski begitu, Firdaus menyampaikan Pemprov DKI menghadapi tantangan fiskal pada 2026 setelah dana bagi hasil yang diterima dipangkas sekitar Rp16 triliun. Di tengah tekanan anggaran itu, pemerintah provinsi memastikan tiga sektor utama tidak mengalami pemotongan anggaran, yakni pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.
Di sisi lain, Pemprov DKI mendorong skema creative financing untuk mendukung pembangunan proyek tanpa membebani APBD. Firdaus mencontohkan proyek yang berjalan tanpa menggunakan dana APBD, seperti pembangunan Taman Bendera Pusaka dan rencana pemolesan kawasan Semanggi yang akan berubah tahun depan.
(faz/fza)
