JAKARTA, ifakta.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta masih mengkaji besaran subsidi sebelum menetapkan tarif final Transjakarta dan Transjabodetabek.
Perhitungan tersebut dilakukan untuk memastikan kebijakan tarif tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan usulan tarif yang disampaikan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) telah diterima dan saat ini sedang dipelajari oleh pemerintah daerah.
Iklan
Sub Judul: Pemprov DKI Kaji Besaran Subsidi Sebelum Tetapkan Tarif Transjakarta
“Laporan DTKJ sudah masuk kepada kami. Kami sedang mempelajari itu. Dalam minggu-minggu depan ini, kami segera menghitung kembali,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu.
Pramono menjelaskan, pembahasan mengenai tarif Transjakarta dan Transjabodetabek masih berlangsung bersamaan dengan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama DPRD DKI Jakarta.
Menurutnya, keputusan mengenai tarif angkutan umum tersebut menjadi salah satu agenda prioritas yang akan segera diselesaikan.
“Karena memang untuk memutuskan kenaikan tarif Transjakarta dan semuanya, termasuk Transjabodetabek, tentunya kami harus melihat bagaimana dengan subsidi yang harus dihitung,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil akan mempertimbangkan keseimbangan antara kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan transportasi publik yang terjangkau.
Pramono juga memastikan dirinya bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno akan mengkaji secara cermat besaran tarif yang akan diterapkan agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Selain membahas penyesuaian tarif, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen mempertahankan bahkan memperluas program tarif gratis bagi kelompok masyarakat tertentu yang menggunakan layanan Transjakarta.
Pramono berharap kebijakan pembebasan tarif bagi 15 golongan penerima manfaat terus diperkuat sehingga akses transportasi publik tetap mudah dijangkau oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Karena 15 golongan kan kita terus tambah untuk kita gratiskan, sehingga dengan demikian, siapapun yang nanti akan mengalami kenaikan pasti memang orang-orang yang mampu untuk itu,” ungkap Pramono.
(yes/my)
