JAKARTA, ifakta.co – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan seluruh desa dan dusun di Indonesia teraliri listrik pada 2029. Upaya ini menjadi program prioritas setelah arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.
“Perintah Bapak Presiden (Prabowo Subianto) tahun 2029-2030, semua listrik di desa-desa atau dusun-dusun yang belum ada. Insyaallah doakan mohon dukungan dari Bapak-Ibu anggota Komisi XII untuk bisa kita selesaikan agar mereka juga merasakan bagian daripada kemerdekaan Republik Indonesia,”kata Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (15/6).
Menurutnya, program ini bertujuan agar wilayah terpencil juga menikmati akses listrik sama seperti daerah lain.
Iklan
Karenanya, Kementerian ESDM mengajukan alokasi anggaran bagi pengembangan infrastruktur listrik desa melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sebesar Rp9.746,09 miliar. Anggaran itu merupakan bagian dari total alokasi infrastruktur sebesar Rp22.475,55 miliar.
“Infrastruktur listrik desa sebesar Rp9.746,09 miliar. Saya pikir ini adalah program-program prioritas di sektor SDM yang menjadi fokus karena ini merupakan bagian daripada program prioritas Bapak Presiden (Prabowo Subianto),” ujarnya.
Bahlil lalu memaparkan kondisi lapangan. Ia menyebut masih terdapat lebih dari 10.000 titik desa dan dusun yang belum terjangkau listrik, terutama di Sulawesi, Maluku, dan Papua. Adapun rinciannya mencapai 5.700 desa dan 4.400 dusun.
“Setelah kemarin saya ke kawasan timur, itu ternyata masih ada juga. Ada pulau, ada storage, enggak ada listrik. Coba bayangkan itu. Jadi ada sebagian di Sulawesi, ada sebagian di Maluku, ada sebagian di Papua,” katanya.
Selain anggaran infrastruktur untuk desa, Kementerian ESDM mengajukan pagu indikatif total sebesar Rp27,33 triliun untuk tahun 2027. Angka ini meningkat 26,11 persen dari pagu 2026 yang sebesar Rp21,67 triliun.
Secara keseluruhan, anggaran pagu indikatif tersebut terdiri dari alokasi untuk program strategis infrastruktur sebesar 82 persen atau Rp22,48 triliun, belanja operasional sebesar 13 persen atau Rp3,56 triliun, dan publik non fisik sebesar 5 persen atau Rp1,3 triliun.
Dengan perincian itu, Kementerian berharap pelaksanaan program listrik desa 2029 berjalan lebih terarah dan mendapat dukungan anggaran memadai. Selain dana, Bahlil juga meminta dukungan politik dari Komisi XII DPR RI untuk percepatan pelaksanaan di lapangan.
(faz/fza)
