Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Tjahjono didampingi Wakil Ketua DPRD Nganjuk Jianto saat menerima aspirasi FPMN usai demo di gedung DPRD Nganjuk Selasa (18/11/25).(Poto: istimewa).

NGANJUK, ifakta.co – Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Tjahjono, melalui wakilnya Jianto, menyatakan optimisme terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG) meski tengah diterpa kritik dan aksi demonstrasi. Ia menargetkan, pada tahun 2026 sekitar 90 persen anak-anak di Nganjuk sudah menikmati manfaat program tersebut.

Suyadi, korlap FPMN saat menggelar demo di depan gedung DPRD Nganjuk.

Iklan

Optimisme itu disampaikan di tengah aksi unjuk rasa Forum Peduli Masyarakat Nganjuk (FPMN) di gedung DPRD Nganjuk, yang menuding pelaksanaan MBG tidak transparan dan gagal diterapkan.

Menanggapi kritik terkait pemerataan dan dugaan pemotongan porsi, Jianto Wakil Ketua DPRD yang berangkat dari Fraksi Gerindra itu menegaskan bahwa program MBG sejak awal tidak menggunakan anggaran APBD maupun APBN. Hal tersebut berdampak pada keterbatasan pemerataan layanan di tahap awal.

Ia juga meluruskan kesalahpahaman mengenai nilai porsi makanan. Berdasarkan petunjuk teknis (juknis) MBG, harga porsi besar ditetapkan Rp10.000 dan porsi kecil Rp8.000, bukan Rp15.000 sebagaimana dituding sebagian masyarakat. Sisa dana Rp5.000 dialokasikan untuk operasional dan sewa dapur.

“Tidak ada pemotongan. Masyarakat mengira porsi itu Rp15.000. Padahal porsi besar Rp10.000, porsi kecil Rp8.000, dan Rp5.000 untuk operasional serta sewa dapur,” tegas Jianto saat ditemui media.

Ia menyebutkan, Kabupaten Nganjuk menargetkan pembentukan 94 hingga 95 Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) sebagai dapur penyedia makanan bergizi. Saat ini terdapat sekitar 50 SPPG yang bersiap beroperasi, dengan 30–35 dapur di antaranya sudah berjalan.

Jianto berharap hambatan pemerataan dapat segera teratasi.

“Kalau ada yang sudah siap, wilayah sekitarnya akan terpenuhi layanan MBG-nya,” ujarnya.

Dengan percepatan ini, Jianto menargetkan penerima manfaat MBG di Nganjuk dapat terlayani seluruhnya pada Desember tahun ini.

“Sebagai kader Gerindra di Nganjuk, saya berusaha agar tahun ini bisa mencapai 90 persen. Harapan kami sesuai instruksi presiden, semoga pada 2026 target 82 juta penerima secara nasional bisa tercapai,” pungkasnya.

Aksi demonstrasi yang digelar pada Selasa (18/11/2025) itu dipimpin oleh Suyadi, Ketua FPMN, sejak pukul 09.00 WIB. Dalam orasinya, ia menuding Program MBG di Nganjuk tidak terencana dengan matang, sepihak, dan minim transparansi.

“Kami ingin pihak terkait memberi perhatian serius terhadap kasus makan bergizi gratis yang sepihak dan kurang transparan,” ujar Suyadi.

Ia menilai dasar pelaksanaan program cacat prosedur karena tidak dibahas secara komprehensif bersama legislatif.

“Program ini tidak boleh diatur sepihak, siapapun. Bahkan presiden tidak boleh mengatur sendiri. Program ini tidak matang dan belum siap,” tegasnya.

(may).