BANYUMAS, ifakta.co – Persoalan tata kelola kampus kembali menjadi sorotan mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed). Aliansi Mahasiswa Unsoed menggelar aksi di halaman Gedung Rektorat Unsoed, Senin (24/8).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa delapan tuntutan untuk pimpinan kampus. Mereka menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari transparansi keuangan, penerimaan mahasiswa baru, hingga evaluasi birokrasi.
Aksi itu juga menjadi kesempatan bagi mahasiswa menyampaikan aspirasi kepada Prof Ali Rokhman. Saat ini, Ali menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Rektor Unsoed.
Iklan
Momentum tersebut muncul setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani perkara yang menyeret mantan Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq. Namun, mahasiswa menegaskan bahwa gerakan mereka tidak hanya membahas persoalan mantan pimpinan kampus.
Sebaliknya, mahasiswa ingin menggunakan situasi tersebut sebagai momentum untuk memperbaiki sistem internal Unsoed. Mereka menilai pembenahan institusi perlu berjalan agar persoalan serupa tidak kembali muncul.
Presiden BEM Unsoed, Azza Febra Pramudika, mengatakan mahasiswa kini ingin mengarahkan gerakan pada kepentingan institusi. Karena itu, mereka tidak ingin aksi hanya berfokus pada sosok tertentu.
“Orientasi kita hari ini bukan untuk membicarakan Pak Sodiq lagi yang sedang ditangkap. Namun, orientasi kita adalah mengamankan institusi pendidikan kita, Universitas Jenderal Soedirman, dari oknum-oknum yang memanfaatkan krisis politik hari ini,” kata Azza seusai aksi.
Menurut Azza, mahasiswa mendorong pembenahan sistem secara menyeluruh. Selain itu, mereka meminta pimpinan baru segera menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini belum memperoleh solusi.
“Maka sebetulnya yang kita minta adalah pembenahan sistem, reformasi dan segala bentuk persoalan yang belum juga dituntaskan di Universitas Jenderal Soedirman. Itu bisa segera dituntaskan oleh plt rektor yang baru,” ujarnya.
Mahasiswa Soroti Transparansi Keuangan dan Penerimaan Mahasiswa
Lebih lanjut, mahasiswa ingin mengetahui arah kebijakan yang akan ditempuh Prof. Ali Rokhman selama menjalankan tugas sebagai Plt Rektor. Mereka terutama menyoroti kebijakan yang berkaitan langsung dengan kepentingan mahasiswa.
“Ya, kita di sini datang untuk meminta sistem seperti apa yang kemudian akan diperbaiki oleh Pak Ali Rokhman, dengan menstandarkan kebutuhan mahasiswa hari ini,” kata Azza.
Karena itu, Aliansi Mahasiswa Unsoed membawa delapan poin tuntutan dalam aksi tersebut. Salah satu tuntutan utama menyangkut transparansi pengelolaan keuangan kampus.
Mahasiswa meminta Unsoed membuka informasi mengenai seluruh penerimaan yang berasal dari mahasiswa. Mereka juga meminta kampus menjelaskan penggunaan dana tersebut secara terbuka.
Poin itu mencakup uang kuliah tunggal (UKT), iuran pengembangan institusi (IPI), serta sumber penerimaan lain. Mahasiswa ingin mengetahui peruntukan setiap dana sekaligus realisasi penggunaannya.
Menurut mahasiswa, keterbukaan informasi keuangan penting untuk membangun kembali kepercayaan sivitas akademika. Selain itu, transparansi juga dapat membantu mahasiswa memahami arah penggunaan dana yang mereka bayarkan kepada kampus.
Tidak hanya soal keuangan, mahasiswa turut menyoroti sistem penerimaan mahasiswa baru. Mereka mendorong evaluasi menyeluruh agar proses penerimaan berjalan transparan dan akuntabel.
Persoalan penerimaan mahasiswa baru menjadi perhatian khusus karena proses tersebut berkaitan langsung dengan akses calon mahasiswa terhadap pendidikan tinggi. Karena itu, mahasiswa meminta pimpinan kampus memperkuat sistem agar setiap tahapan memiliki mekanisme yang jelas.
Mahasiswa juga mendorong evaluasi birokrasi Unsoed. Mereka berharap pimpinan baru dapat menata kembali mekanisme kerja internal serta memperbaiki berbagai persoalan yang menghambat pelayanan kepada mahasiswa.
Bagi mahasiswa, reformasi tidak cukup hanya melalui pergantian pimpinan. Perubahan juga perlu menyentuh sistem, mekanisme pengawasan, serta pola pengambilan keputusan.
Dengan demikian, mahasiswa berharap Prof Ali Rokhman dapat membuka ruang komunikasi yang lebih luas selama menjalankan tugas sebagai Plt Rektor. Mereka juga meminta pimpinan kampus melibatkan mahasiswa dalam pembahasan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan sivitas akademika.
Aksi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa mahasiswa ingin menjaga keberlangsungan Unsoed sebagai institusi pendidikan. Mereka menilai persoalan hukum yang menyeret individu tidak boleh mengganggu kegiatan akademik dan pelayanan kampus.
Karena itu, delapan tuntutan yang mereka sampaikan menjadi bagian dari dorongan untuk membangun tata kelola yang lebih transparan. Mahasiswa berharap momentum pergantian kepemimpinan mampu membuka ruang reformasi dan memperkuat kembali kepercayaan terhadap Unsoed.
(naf/lex)
