JAKARTA, ifakta.co – Masa jabatan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan berakhir setelah sekitar satu tahun. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Suahasil Nazara untuk menggantikannya pada Senin, 14 September 2026.
Prabowo melantik Purbaya sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025. Ia menggantikan Sri Mulyani Indrawati yang sebelumnya memimpin Kementerian Keuangan.
Selama menjadi Bendahara Negara, sejumlah kebijakan dan pernyataan Purbaya menarik perhatian publik. Beberapa di antaranya bahkan memicu perdebatan dan polemik.
Iklan
Berikut lima isu yang mewarnai perjalanan Purbaya selama menjabat Menteri Keuangan.
1. Pernyataan soal Gerakan 17+8
Tidak lama setelah menduduki kursi Menteri Keuangan, Purbaya menjadi sorotan karena komentarnya mengenai Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat.
Saat itu, Purbaya menyebut tuntutan tersebut hanya mendapat dukungan dari sebagian kecil masyarakat. Ia juga menilai gerakan tersebut akan mereda apabila ekonomi Indonesia mampu tumbuh pada kisaran 7-8 persen.
Pernyataan tersebut kemudian mendapat kritik. Sejumlah pihak menilai Purbaya meremehkan tuntutan yang disuarakan masyarakat.
Purbaya akhirnya menyampaikan permintaan maaf. Ia mengakui perlu lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan sebagai pejabat negara, terutama karena posisinya sebagai Menteri Keuangan memiliki perhatian publik yang besar.
2. Suntikan Dana Rp200 Triliun ke Himbara
Purbaya juga membuat gebrakan melalui kebijakan penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara.
Pemerintah menempatkan dana tersebut dengan tujuan meningkatkan likuiditas perbankan. Kebijakan itu juga diharapkan mendorong bank memperluas penyaluran kredit ke sektor produktif.
Namun, langkah tersebut tidak lepas dari sorotan karena melibatkan dana pemerintah dalam jumlah sangat besar.
Purbaya bahkan meminta bank penerima dana tidak menyalurkan uang tersebut kepada kelompok konglomerasi. Kebijakan itu menjadi salah satu langkah yang paling banyak mendapat perhatian selama masa kepemimpinannya di Kementerian Keuangan.
3. Gaya Komunikasi Purbaya yang Ceplas-ceplos
Sejak awal menjabat, Purbaya juga menarik perhatian melalui gaya komunikasinya yang blak-blakan. Ia beberapa kali menyampaikan pandangan mengenai persoalan ekonomi dengan bahasa yang lebih lugas dan terbuka.
Karakter komunikasi tersebut berbeda dengan gaya Sri Mulyani yang cenderung formal ketika menyampaikan kebijakan fiskal pemerintah.
Purbaya sendiri sempat menggambarkan gaya bicaranya seperti “koboi”. Ia juga mengakui masih perlu beradaptasi dengan karakter dan tuntutan jabatan barunya sebagai Menteri Keuangan.
Gaya komunikasi tersebut kemudian menjadi bagian dari sorotan publik terhadap Purbaya. Pernyataan-pernyataannya mengenai ekonomi dan kebijakan pemerintah kerap mendapat perhatian luas.
4. Persoalan Utang Kereta Cepat Whoosh
Purbaya turut menghadapi sorotan terkait persoalan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.
Pemerintah berencana mengalihkan kepemilikan pengendali proyek dari konsorsium yang dipimpin PT Kereta Api Indonesia (KAI) kepada entitas pemerintah. Rencana tersebut juga berkaitan dengan tanggung jawab terhadap utang proyek.
Utang Whoosh kepada China Development Bank tercatat sekitar US$4,5 miliar. Jika menggunakan kurs Rp17.656 per dolar AS, nilainya mencapai sekitar Rp79,45 triliun.
Pemerintah sebelumnya telah melakukan restrukturisasi utang proyek tersebut. Restrukturisasi itu memperpanjang tenor pinjaman menjadi 80 tahun.
Persoalan Whoosh kemudian memunculkan pertanyaan mengenai pihak yang pada akhirnya harus menanggung beban utang tersebut. Publik juga menyoroti kemungkinan dampaknya terhadap kondisi keuangan negara.
Isu tersebut menjadi salah satu persoalan yang membuat posisi Purbaya sebagai Menteri Keuangan mendapat perhatian selama masa jabatannya.
5. Polemik Setoran Rp120 Triliun dari Danantara
Menjelang berakhirnya masa jabatan, Purbaya kembali menghadapi polemik setelah menyampaikan pernyataan mengenai rencana setoran Danantara kepada pemerintah.
Purbaya menyebut Danantara akan menyetorkan dana sebesar Rp120 triliun kepada pemerintah. Pernyataan tersebut kemudian memicu perdebatan setelah pimpinan Danantara membantah adanya kesepakatan mengenai setoran tersebut.
Polemik dana Rp120 triliun muncul tidak lama sebelum Prabowo mengganti Purbaya dari posisi Menteri Keuangan.
Pergantian tersebut berlangsung ketika investor juga mencermati arah kebijakan ekonomi dan fiskal Indonesia. Polemik mengenai dana Danantara menjadi salah satu isu yang ikut mewarnai periode akhir Purbaya sebagai Bendahara Negara.
Kini, Purbaya tidak lagi memimpin Kementerian Keuangan. Prabowo telah menunjuk Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan baru pada 14 September 2026.
Pergantian tersebut sekaligus mengakhiri perjalanan Purbaya yang berlangsung sekitar satu tahun. Selama periode itu, sejumlah kebijakan dan pernyataannya meninggalkan catatan serta menjadi bahan perdebatan di ruang publik.
(my/my)
