YOGYAKARTA, ifakta.co – Angka inflasi nasional pada Mei 2026 mencapai 3,08 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Secara makroekonomi, kondisi tersebut masih tergolong stabil. Namun, masyarakat justru merasakan tekanan yang berbeda karena harga berbagai kebutuhan terus naik.
Harga pangan, bahan bakar, suku cadang kendaraan, hingga perangkat teknologi meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi itu membuat banyak keluarga harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akibatnya, muncul kesenjangan antara data inflasi nasional dan kondisi yang memberatkan masyarakat.
Pakar Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), Wisnu Setiadi Nugroho menilai kenaikan harga pangan memberi dampak paling besar terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. Kelompok ini menghabiskan sebagian besar pendapatannya untuk membeli kebutuhan pokok sehingga sedikit kenaikan harga langsung mengurangi daya beli.
Iklan
“Pangan memiliki bobot psikologis dan ekonomi yang sangat besar, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah yang sebagian besar pengeluarannya terserap untuk makan. Jadi, meskipun inflasi agregat terlihat terkendali, daya beli riil dan beban psikologis masyarakat memang bisa menurun tajam. Ini yang menjelaskan mengapa ada gap antara klaim makro dan keluhan masyarakat di pasar,” kata Winsu.
Harga Minyak Tinggi Tekan Anggaran Negara
Wisnu juga menyoroti kenaikan harga minyak mentah dunia yang kini mencapai rata-rata 100,43 dolar AS per barel. Nilai tersebut jauh melampaui asumsi APBN 2026 yang berada pada kisaran 60 hingga 80 dolar AS per barel.
Lonjakan harga itu mempersempit ruang fiskal pemerintah. Pada saat yang sama, pemerintah juga harus membiayai sejumlah program nasional baru yang membutuhkan anggaran besar.
Karena itu, Wisnu mendorong pemerintah menjalankan efisiensi anggaran secara seimbang tanpa mengurangi perlindungan bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Menurut saya, pendekatannya tidak bisa hitam-putih. Kuncinya adalah keseimbangan. Ruang fiskal memang makin terbatas, sehingga efisiensi anggaran menjadi keniscayaan. Program-program baru seperti Makan Bergizi Gratis perlu dievaluasi dari sisi ketepatan sasaran dan skala. Bukan berarti dihentikan, tetapi bisa di-scale down dan difokuskan hanya pada kelompok yang benar-benar paling membutuhkan,” tegasnya.
Wisnu menilai pemerintah perlu memperkuat program yang selama ini terbukti efektif. Menurutnya, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP) memberi dampak langsung bagi masyarakat miskin sehingga pemerintah layak meningkatkan dukungan terhadap program tersebut.
“Di saat yang sama, program yang sudah terbukti efektif dan targeted, seperti PKH dan PIP, justru perlu diperkuat karena dampaknya lebih langsung terhadap kesejahteraan masyarakat miskin. Menahan harga BBM juga penting untuk menjaga ekspektasi inflasi, tetapi itu harus diimbangi dengan reformasi belanja agar APBN tetap sehat,” sarannya.
Wisnu mengingatkan pemerintah daerah agar segera mengantisipasi ancaman El Nino yang berpotensi mengganggu produksi pertanian pada semester kedua 2026. Saat ini, harga cabai dan tomat bahkan mulai menunjukkan kenaikan.
Ia meminta pemerintah daerah mengambil langkah cepat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Selain itu, pemerintah perlu memperkuat distribusi pangan dan memperluas kerja sama dengan sentra produksi.
“Langkah darurat yang paling realistis adalah intervensi di level lokal melalui TPID. Ini bisa berupa operasi pasar, fasilitasi distribusi antardaerah, atau kerja sama langsung dengan sentra produksi. Selain itu, Pemda perlu mulai serius mendorong diversifikasi pangan dan sumber pasokan,” jelasnya.
Wisnu juga mendorong setiap daerah membangun ketahanan pangan sendiri agar tidak bergantung pada satu wilayah penghasil.
“Jangan terlalu bergantung pada satu wilayah produksi. Beberapa daerah sudah menunjukkan praktik baik, misalnya dengan memperpendek rantai pasok atau mendorong produksi hortikultura lokal, ini perlu direplikasi. Jangan hanya reaktif, tapi mulai membangun ketahanan pasokan daerah,” katanya.
UMKM dan Kelas Menengah Butuh Dukungan
Wisnu menilai kenaikan suku bunga memberi tekanan besar kepada pelaku UMKM dan masyarakat kelas menengah. Beban cicilan meningkat, sedangkan akses modal semakin terbatas.
“Dari perspektif ekonomi pembangunan, kelompok ini sebenarnya cukup resilien, tapi tidak kebal terhadap guncangan berkepanjangan,” terangnya.
Karena itu, ia meminta pemerintah segera menghadirkan perlindungan di sektor pembiayaan melalui restrukturisasi kredit, penundaan cicilan, serta subsidi bunga yang benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan.
“Yang paling mendesak adalah proteksi sementara di sisi kredit, mirip dengan kebijakan saat pandemi: restrukturisasi pinjaman, penundaan cicilan, atau subsidi bunga yang sangat targeted. Selain itu, perlu ditambah program pendampingan non-kredit, seperti bantuan pemasaran, digitalisasi sederhana, dan akses pasar,” ucapnya.
Pada akhir pemaparannya, Wisnu menegaskan bahwa pemerintah perlu memerhatikan kondisi riil masyarakat, bukan hanya mengejar stabilitas angka inflasi.
“Fenomena kenaikan harga saat inflasi makro terlihat terkendali menunjukkan bahwa tantangan kita saat ini bukan sekadar angka, melainkan distribusi beban ekonomi. Kebijakan perlu lebih sensitif terhadap struktur konsumsi masyarakat, bukan hanya stabilitas agregat,” pungkasnya.
(naf/lex)
