JAKARTA, ifakta.co – Isu dugaan “bagi-bagi proyek” dalam pelaksanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kembali merebak di tengah percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejumlah pihak menilai distribusi proyek SPPG berpotensi digunakan untuk meredam kritik terhadap program yang dinilai masih menyisakan berbagai persoalan di lapangan. Namun, pemerintah menegaskan bahwa seluruh proses dijalankan secara transparan dan akuntabel.
Sorotan ini menguat usai peresmian dapur MBG milik Universitas Hasanuddin (Unhas) pada Selasa (28/04). Acara tersebut dihadiri Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Rektor Unhas Jamaluddin Jompa, serta sejumlah pimpinan perguruan tinggi lainnya.
Dalam pandangan sebagian kalangan masyarakat sipil, keterlibatan berbagai institusi—termasuk perguruan tinggi—dalam pengelolaan dapur MBG melalui skema SPPG dinilai perlu diawasi ketat. Mereka khawatir, distribusi proyek yang tidak transparan dapat membuka ruang konflik kepentingan, sekaligus menjadi instrumen untuk “membungkam” suara-suara kritis terhadap implementasi program.
Iklan
“Program sebesar ini harus diawasi secara terbuka. Jangan sampai ada kesan proyek dibagikan kepada pihak tertentu untuk meredam kritik,” ujar seorang pengamat kebijakan publik yang enggan disebutkan namanya.
Kritik juga menyoroti sejumlah tantangan implementasi MBG, mulai dari kesiapan infrastruktur dapur, distribusi logistik, hingga standar kualitas makanan. Dalam beberapa kasus, keterlambatan distribusi dan perbedaan kualitas layanan antarwilayah disebut masih terjadi.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan bahwa pelibatan kampus dalam program MBG justru bertujuan memperkuat aspek ilmiah, pengawasan, dan kualitas gizi. Ia membantah adanya praktik pembagian proyek yang tidak transparan.
“Perguruan tinggi kami libatkan karena memiliki kapasitas riset dan sumber daya manusia yang mumpuni. Ini bukan soal proyek, tetapi upaya bersama memastikan kualitas gizi masyarakat terpenuhi,” kata Dadan dalam sambutannya.
Senada, Mendikti Saintek Brian Yuliarto menyebut keterlibatan kampus merupakan bagian dari sinergi nasional dalam menyukseskan program strategis pemerintah. Ia menekankan pentingnya akuntabilitas dalam setiap tahapan pelaksanaan.
“Semua harus berjalan dengan prinsip good governance. Kampus justru diharapkan menjadi pengawas sekaligus mitra kritis pemerintah,” ujarnya.
Sementara itu, Rektor Unhas Jamaluddin Jompa menyampaikan bahwa dapur MBG di lingkungan kampus tidak hanya berfungsi sebagai pusat produksi makanan, tetapi juga sebagai laboratorium pembelajaran dan riset terkait gizi masyarakat.
Di tingkat daerah, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyatakan komitmennya untuk memastikan program berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Ia juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan kritik.
Pengamat menilai, transparansi data, mekanisme penunjukan mitra, serta pengawasan independen menjadi kunci untuk meredam polemik yang berkembang. Tanpa itu, persepsi publik terhadap program MBG berpotensi tergerus, meskipun tujuan utamanya dinilai strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Hingga kini, pemerintah terus memperluas implementasi MBG di berbagai daerah dengan menggandeng beragam pemangku kepentingan. Di sisi lain, tuntutan publik agar program ini dijalankan secara bersih dan terbuka terus menguat, seiring besarnya anggaran dan dampak sosial yang ditimbulkan. (Amn/Jo)
