JAKARTA, IFAKTA.CO – Naskah draf rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perampasan Aset sudah selesai dan akan segera dikirimkan ke DPR.
Demikian dikatakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam konferensi persnya di Kantor Kemenko Polhukam, Jumat (14/4) kemarin.
Namun Mahfud belum merinci kapan draf RUU itu diserahkan ke DPR. Ia hanya memastikan para menteri dan kepala lembaga negara terkait sudah menyetujui substansi dalam draf RUU tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Naskah yang memuat keseluruhannya sudah selesai. Sudah diberi paraf oleh menteri atau ketua lembaga terkait dalam hal ini Menkumham, lalu Menkeu, Jaksa Agung, Kapolri, PPATK dan saya sudah paraf naskah yang akan dikirim ke DPR,” kata Mahfud
Mahfud mengatakan para pejabat eselon I kementerian atau lembaga terkait alam menggelar rapat konsinyering terlebih dulu untuk membahas hal teknis terkait draf RUU tersebut.
Mahfud menegaskan komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar melakukan konsolidasi materi guna cepat menyerahkan RUU tersebut ke DPR.
“Nanti begitu presiden pulang dari luar negeri kita bisa ajukan. Dan tak ada masalah di internal pemerintah dan semoga berjalan lancar,” kata dia dilansir dari CNNindonesia, Sabtu (15/4).
Di sisi lain, Mahfud mengklaim telah berkomunikasi dengan pimpinan partai politik terkait draf RUU Perampasan Aset. Ia berpendapat pimpinan partai politik dan DPR sudah meminta agar pemerintah segera mengajukan draf RUU Perampasan Aset.
Kita saling komunikasi, baik resmi maupun tak resmi. Satu keharusan di negara Demokrasi. Semua nampaknya sama. RUU Perampasan Aset segera sampai ke DPR. Kan parpol-parpol sudah minta juga, DPR juga,” kata dia.
(my)
