JAKARTA, ifakta.co – Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri menjadwalkan sidang kode etik terhadap Irjen Eko Hadi Santoso pada Selasa (17/11). Sidang itu berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Proses tersebut menjadi kelanjutan penanganan perkara penyadapan yang juga menyeret sejumlah perwira tinggi kepolisian.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan jadwal sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) tersebut kepada wartawan pada Senin (16/11).

“Sidang KKEP dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026. Pelaksanaan sidang ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri,” ujarnya kepada wartawan, Senin (16/11).

Eko Hadi, yang disebut dalam perkara ini sebagai salah satu tersangka, diduga melakukan pelanggaran ketika menjalankan tugas di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional Bareskrim Polri.

Menurut penjelasan Trunoyudo, dugaan pelanggaran mencakup penyalahgunaan kewenangan, tindakan tidak profesional, ketidakpatuhan terhadap prosedur, serta dugaan permufakatan untuk memperoleh akses secara ilegal.

“Dengan menggunakan akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri,” katanya.

Polri menyebut dugaan tindakan tersebut terjadi ketika Eko menjabat sebagai kepala bagian maupun pelaksana tugas kepala bagian pada unit yang sama. Keterangan ini menjadi bagian dari materi yang akan diperiksa melalui mekanisme etik.

Sidang dijadwalkan dipimpin Komjen Hendro Pandowo sebagai ketua komisi, dengan Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua. Tiga anggota komisi lainnya ialah Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi.

Dugaan pelanggaran yang diperiksa dikaitkan dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 mengenai pemberhentian anggota Polri, serta sejumlah ketentuan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022.

“Seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas,” pungkasnya.

Dalam pengusutan pidana, Bareskrim sebelumnya menyatakan telah menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal. Mereka adalah Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.

Penyidik menyebut sejumlah pasal dalam KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik digunakan dalam penanganan perkara. Status tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan dan belum berarti kesalahan telah dibuktikan di pengadilan.

Selain Presiden Prabowo, penyidik mengungkap dugaan korban lain yang mencakup pejabat pemerintah, tokoh politik, pelaku usaha, insan media, dan tokoh masyarakat.

Polri belum menyampaikan hasil sidang etik terhadap Eko karena agenda tersebut baru dijadwalkan berlangsung pada Selasa. Hasil pemeriksaan dan kemungkinan sanksi masih menunggu proses persidangan. Sidang etik merupakan proses internal profesi kepolisian yang berbeda dari pemeriksaan pidana, sehingga perkembangan keduanya perlu dipantau secara terpisah.

(cin/wal)