JAKARTA, ifakta.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyiapkan pelaksanaan putusan terhadap mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, setelah Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dalam perkara gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Vonis lima tahun penjara terhadap Nurhadi tetap berlaku. Penanganan perkara ini menambah daftar putusan korupsi yang memasuki tahapan pelaksanaan hukuman, termasuk kewajiban pembayaran pemulihan aset hasil kejahatan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan jaksa eksekusi akan menindaklanjuti putusan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah itu mencakup pelaksanaan pidana penjara serta kewajiban finansial yang dijatuhkan pengadilan.

“KPK melalui jaksa eksekusi akan menindaklanjuti putusan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk pelaksanaan pidana badan dan pembayaran uang pengganti sebagai bagian dari upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (16/11).

Menurut Budi, penanganan perkara telah melewati proses hukum yang memperhatikan persyaratan formal dan materiil. KPK menilai putusan tersebut menjadi penegasan pentingnya pertanggungjawaban bagi pejabat yang menyalahgunakan kewenangan.

“KPK memandang, penegakan hukum terhadap perkara korupsi tidak semata-mata untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga menjadi pesan kuat bahwa jabatan dan kewenangan tidak boleh disalahgunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi,” katanya.

Berdasarkan informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum maupun Nurhadi sebagai terdakwa.

“Putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum, tolak kasasi terdakwa,” dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jakarta Pusat, Senin.

Putusan kasasi dijatuhkan pada Kamis, 29 Oktober 2026, dengan nomor perkara 10010 K/PID.SUS/2026. Majelis hakim diketuai Soesilo dengan anggota Suradi dan Ansori.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama. Dengan ditolaknya kasasi kedua pihak, hukuman pokok yang dijatuhkan terhadap Nurhadi tidak berubah.

Pengadilan tindak pidana korupsi tingkat pertama menjatuhkan pidana lima tahun penjara dan denda Rp500 juta. Apabila denda tidak dibayar, terdapat pidana pengganti berupa kurungan selama 140 hari.

Selain itu, Nurhadi diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp137.159.183.940 atau sekitar Rp137 miliar. Pengadilan menetapkan pidana penjara pengganti selama tiga tahun apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi sesuai putusan.

Pelaksanaan putusan menjadi tahapan berikutnya bagi jaksa KPK. Lembaga antirasuah menekankan bahwa penegakan hukum perkara korupsi tidak berhenti pada hukuman badan, tetapi juga berkaitan dengan upaya mengembalikan hasil kejahatan yang dapat dipulihkan.

KPK belum merinci waktu pelaksanaan eksekusi dalam keterangan yang tersedia. Namun, pernyataan Budi menegaskan kesiapan jaksa untuk melaksanakan putusan setelah proses kasasi selesai. Dalam putusan tersebut, kewajiban uang pengganti menjadi bagian penting selain pidana penjara dan denda. Tahapan eksekusi akan menentukan pelaksanaan kewajiban tersebut sesuai ketentuan hukum.

(cin/wal)