JAKARTA, ifakta.co – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menjadwalkan sidang lanjutan gugatan atas surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Kamis (12/11/2026). Agenda sidang ialah penambahan bukti surat dari pihak penggugat dan tergugat. Pengadilan menjadwalkan penyerahan bukti itu secara konvensional.
Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Jakarta mencatat gugatan itu dengan nomor 255/G/2026/PTUN.JKT. PT Mercy Toga Kirana bertindak sebagai penggugat. Pihak tergugat ialah Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Hakim PTUN Jakarta Febrina Permadi menjelaskan bahwa majelis tetap melanjutkan perkara meski penggugat sempat meninggalkan persidangan dan menyatakan hendak mencabut gugatan. Majelis telah membacakan sikapnya atas permohonan pencabutan pada 5 November 2026.
Menurut Febrina, majelis menolak permohonan itu karena tergugat dan tergugat II intervensi menyatakan keberatan. Dengan demikian, pengadilan tetap menjalankan agenda pembuktian yang sudah dijadwalkan.
“Maka agenda besok sidang tetap berjalan,” ujar Febrina saat dihubungi pada Rabu (11/11/2026).
Kuasa hukum penggugat, Denny Indrayana, mengatakan timnya mempertimbangkan untuk kembali hadir. Ia menyatakan tim hukum akan mendiskusikan langkah berikutnya dengan pihak yang mereka wakili. Sebelumnya, tim penggugat meminta pencabutan setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA).
Denny juga mengatakan akan berkoordinasi dengan Subhan Palal, pemohon kasasi di MA. Mereka berencana menyurati Kemendikdasmen agar segera melaksanakan putusan kasasi. Denny berpandangan pemerintah berkewajiban menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Di sisi lain, Gibran mengatakan pada Selasa (10/11/2026) bahwa ia ingin membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya di PTUN. Ia menyatakan akan membawa dokumen dari jenjang sekolah dasar hingga sarjana. Gibran juga berencana berkoordinasi dengan Kemendikdasmen terkait kemungkinan mengajukan peninjauan kembali ke MA.
Gibran menyebut langkah melalui PTUN itu sebagai salah satu saran Presiden Prabowo Subianto. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan menyanggah keterangan tersebut. Menurut Syahganda, pandangan Presiden tercermin dalam penjelasan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra bahwa putusan MK dan MA sudah final.
Denny menilai rencana Gibran menempuh langkah hukum tersebut keliru. Ia juga mempertimbangkan penjelasan Yusril bahwa Kemendikdasmen akan menindaklanjuti putusan kasasi MA dengan mencabut surat penyetaraan. Sementara itu, agenda yang tercantum di PTUN tetap penyerahan tambahan bukti surat.
(cin/mby)
