JAKARTA, ifakta.co – Polda Metro Jaya menyatakan penyidikan dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) masih menghadapi kendala karena pemeriksaan lanjutan terhadap mantan Ketua KPK Firli Bahuri belum terlaksana. Keterangan Firli dibutuhkan penyidik untuk melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk kejaksaan.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan penyidik telah berupaya memenuhi petunjuk jaksa terkait kelengkapan berkas. Namun, beberapa kali ketidakhadiran Firli dalam pemeriksaan menjadi salah satu hambatan.
“Memang beberapa waktu ada beberapa kendala terkait tentang pemenuhan berkas perkara yang P19 oleh kejaksaan. Setelah itu dilengkapi oleh teman-teman penyidik dari Krimsus dan ini dikirim kembali. Makanya untuk pemenuhan berkas perkara perlu kehadiran saudara FB,” kata Budi kepada wartawan, Senin (16/11).
Penyidik kemudian menemui Firli di sebuah gedung olahraga bulu tangkis untuk menyampaikan kembali agenda pemeriksaan. Langkah itu dilakukan setelah panggilan sebelumnya belum menghasilkan pemeriksaan yang dibutuhkan.
“Beberapa waktu lalu penyidik dari Krimum menemui saudara FB untuk menyampaikan menghadiri atas panggilan pertama dan kedua dari penyidik Krimum. Saat ini penyidik masih menunggu konfirmasi dari pihak pengacara pendamping dari Pak FB untuk mensinkronkan waktu kapan akan hadir untuk dilaksanakan pemeriksaan,” tutur dia.
Firli telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan pemerasan terhadap SYL sejak 22 November 2023. Penyidik menduga adanya pelanggaran ketentuan pidana korupsi, dengan ancaman hukuman yang disebut dapat mencapai penjara seumur hidup.
Meski penetapan tersangka sudah berlangsung hampir tiga tahun, perkara tersebut belum memasuki tahap persidangan. Kelengkapan berkas penyidikan menjadi salah satu persoalan yang berulang dalam penanganannya.
Berkas perkara sebelumnya dikirim dua kali oleh penyidik Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
Kejaksaan mengembalikan berkas tersebut karena dinilai belum memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk melanjutkan proses hukum. Petunjuk tambahan dari jaksa harus dipenuhi sebelum perkara dapat bergerak ke tahapan berikutnya.
Kejati DKI Jakarta juga pernah menyatakan telah mengembalikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait perkara Firli. Pengembalian itu memperlihatkan masih adanya persoalan administratif dan materiil dalam koordinasi penanganan perkara.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta Dapot Dariarma menjelaskan bahwa pengembalian SPDP dilakukan karena petunjuk jaksa belum dipenuhi oleh penyidik.
“Kita kembalikan SPDP, bukan berkas lagi. SPDP pun kita kembalikan pada tanggal 7 Agustus 2025,” kata dia kepada wartawan, Jumat (24/4).
Keterangan tersebut menegaskan bahwa persoalan kelengkapan perkara telah berlangsung cukup lama. Sementara itu, polisi menyatakan masih berupaya mengatur waktu pemeriksaan dengan pihak pendamping hukum Firli.
Hingga Senin (16/11), belum ada jadwal baru yang dipastikan dalam keterangan polisi. Karena itu, kelanjutan pemeriksaan menjadi hal penting untuk menentukan langkah penyidikan selanjutnya.
Status tersangka Firli tetap harus dipahami sebagai bagian dari proses hukum. Dugaan pemerasan yang disangkakan kepadanya belum diputus oleh pengadilan dalam perkara ini.
(cin/wal)



























