JAKARTA, ifakta.co – TNI Angkatan Darat menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga santri Pondok Pesantren Nurul Bayyan dan masyarakat Pangandaran, Jawa Barat, terkait dugaan penganiayaan oleh prajurit berinisial Serda HCB. TNI AD memastikan perkara tersebut telah ditangani Polisi Militer. Proses penganiayaan santri menjadi perhatian publik di tengah tuntutan penegakan hukum terhadap aparat yang diduga terlibat kekerasan.
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Donny Pramono mengatakan institusinya menyesalkan peristiwa yang melibatkan anggota Yonif TP 336/MS tersebut. Permintaan maaf juga disampaikan kepada pengasuh pesantren dan masyarakat sekitar lokasi kejadian.
“Kami juga menyampaikan keprihatinan dan permohonan maaf atas kejadian ini, khususnya kepada korban, keluarga korban serta keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Bayyan dan masyarakat Pangandaran,” kata Donny kepada wartawan, Minggu (15/11).
Menurut Donny, penanganan perkara dimulai setelah satuan menerima laporan. Pada Kamis (12/11), Serda HCB datang bersama pengasuh Pondok Pesantren Nurul Bayyan ke Makodim 0625/Pangandaran untuk menyampaikan kejadian tersebut.
Satuan kemudian menjalankan pemeriksaan awal terhadap prajurit yang bersangkutan. Sehari setelah laporan masuk, Yonif TP 336/MS menyerahkan Serda HCB kepada Subdenpom III/2-4 Banjar untuk proses hukum militer.
“Selanjutnya, yang bersangkutan telah diserahkan ke Denpom Garut guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut,” ucap Donny. Penyerahan itu menandai kelanjutan penyelidikan oleh pihak yang memiliki kewenangan menangani dugaan pelanggaran prajurit.
TNI AD juga menerima informasi awal bahwa tindakan kekerasan diduga terjadi setelah prajurit tersebut mengonsumsi minuman keras. Donny menegaskan kondisi itu masih harus diperiksa sehingga belum dapat dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti.
“Berdasarkan informasi awal, tindakan tersebut diduga dipengaruhi oleh kondisi yang bersangkutan setelah mengonsumsi minuman keras. Namun demikian, hal ini tetap menjadi bagian dari materi pendalaman dan pemeriksaan oleh aparat yang berwenang,” jelasnya.
Donny menekankan bahwa dugaan pelanggaran oleh anggota militer tidak dapat dibenarkan. Jika proses pemeriksaan membuktikan adanya kesalahan, TNI AD menyatakan akan memberikan sanksi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami menegaskan bahwa TNI AD tidak membenarkan dan tidak mentoleransi segala bentuk tindakan kekerasan maupun pelanggaran hukum yang dilakukan oleh prajurit. Apabila terbukti bersalah, yang bersangkutan akan diproses dan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tutur dia.
Di samping proses hukum terhadap Serda HCB, TNI AD berjanji memperkuat pengawasan dan pembinaan prajurit. Langkah itu dimaksudkan menjaga kedisiplinan sekaligus mencegah pelanggaran serupa di kemudian hari.
Donny meminta warga tidak berspekulasi terhadap hasil pemeriksaan. Ia memastikan aparat terkait akan mengusut dugaan kekerasan secara profesional dan transparan, sementara status bersalah atau tidaknya prajurit tetap bergantung pada proses hukum.
Sikap itu sekaligus menegaskan bahwa pertanggungjawaban seorang prajurit ditentukan melalui hasil pemeriksaan, bukan hanya informasi awal yang beredar di masyarakat.
(cin/mby)






















