JAKARTA, ifakta.co – Fraksi Partai Gerindra di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mendorong persiapan pemeriksaan administrasi calon wakil presiden dilakukan lebih awal, bahkan sebelum nama calon resmi disampaikan kepada MPR. Usulan itu muncul ketika sejumlah fraksi membahas kemungkinan perubahan jadwal pengisian jabatan yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka.
Ketua Fraksi Gerindra di MPR, Habiburokhman, mengatakan jangka waktu verifikasi selama 14 hari dinilai terlalu sempit untuk memastikan seluruh persyaratan calon diperiksa secara menyeluruh. Ia mengusulkan koordinasi dengan kementerian terkait dimulai sejak tahap persiapan.
“Kalau kali ini kami akan mengusulkan juga sejak saat ini kan kita berkoordinasi, misalnya dengan kementerian terkait untuk mempersiapkan apabila nanti dilakukan verifikasi semuanya sudah siap,” ujar Habib di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Pernyataan itu disampaikan di tengah usulan penjadwalan ulang rapat paripurna pemilihan dan penetapan wakil presiden. Jadwal yang sebelumnya direncanakan pada 2 Desember 2026 diusulkan bergeser ke 9 Desember 2026.
Habiburokhman menjelaskan bahwa pembahasan jadwal akan dilakukan dalam rapat pimpinan dan rapat gabungan MPR. Ia menyebut sejumlah fraksi menghendaki perubahan waktu karena agenda kelembagaan yang saling berdekatan.
“Alasannya karena memang ada beberapa hal misalnya tabrakan dengan jadwal-jadwal kedewanan baik DPR maupun DPD, ya seperti jadwal di komisi maupun kunjungan kerja,” kata Habib.
Selain menyesuaikan jadwal, persiapan administrasi dinilai menjadi bagian penting dalam proses pengisian jabatan wakil presiden. Pemeriksaan yang disiapkan lebih dini diharapkan membuat tim verifikasi dapat langsung bekerja ketika dokumen pencalonan diserahkan secara resmi.
Habiburokhman menegaskan urutan rapat yang akan membahas usulan tersebut. “Rapim dahulu baru rapat gabungan, rapat gabungan itu saya selaku ketua fraksi Gerindra akan hadir. Ada satu hal yang mungkin dibahas adalah adanya niatan sejumlah fraksi untuk apa namanya merubah hari,” katanya.
Dalam pernyataannya, ia belum menyebut keputusan final mengenai perubahan jadwal. Tanggal 9 Desember masih merupakan usulan yang perlu dibahas melalui mekanisme MPR.
Perhatian terhadap pemeriksaan dokumen calon juga berkaitan dengan upaya mencegah sengketa administratif. Gerindra menghendaki persiapan berjalan lebih dini, sementara proses verifikasi formal tetap mengikuti tahapan yang berlaku setelah pengajuan calon.
(rom/mby)

























