JAKARTA, ifakta.co – Kejaksaan Agung (kejagung) menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013–2025. Penetapan itu dilakukan setelah penyidik memeriksa 38 saksi.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna mengumumkan perkembangan tersebut kepada wartawan pada Selasa (10/11/2026). Perusahaan yang disingkat PT BSJ itu dikaitkan dengan pengelolaan usaha tambang oleh Arif Kurniawan.
“Pada hari ini tim penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka PT BSJ sebagai tersangka korporasi,” ujar Anang.
Menurut penjelasannya, PT BSJ diduga tetap menjalankan penambangan nikel setelah izin usaha pertambangannya berakhir. Dugaan kegiatan tanpa izin yang masih berlaku menjadi bagian dari pemeriksaan dalam perkara tersebut.
Anang menyebut penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus telah meminta keterangan dari puluhan saksi sebelum menetapkan perusahaan sebagai tersangka. Ia juga menyampaikan bahwa penyidikan masih berlanjut.
Kejagung membuka kemungkinan meminta pertanggungjawaban pidana pihak lain apabila penyidik menemukan dasar yang memadai. Pernyataan itu belum menyebut adanya penetapan tersangka tambahan selain korporasi yang diumumkan.
Dalam penjelasan mengenai struktur pengelolaan, Anang menyebut Arif sebagai salah satu pemilik manfaat atau beneficial owner. Keterangan mengenai penerima manfaat tersebut tidak dengan sendirinya disamakan dengan pengumuman status tersangka baru.
Sebelumnya, Kejagung mengungkap enam perusahaan yang disebut berada dalam kendali Arif. PT BSJ mempunyai wilayah izin seluas 1.030 hektare, PT KAA 1.036 hektare, dan PT ANI 106 hektare.
Tiga perusahaan lainnya adalah PT AMI dengan wilayah izin 1.000 hektare, PT AMID 1.026 hektare, serta PT HJ. Sumber tidak mencantumkan luas wilayah izin PT HJ.
Keenam perusahaan tersebut disebut dikendalikan melalui holding PT DDA bersama seseorang berinisial LEI. Struktur hubungan antarkorporasi itu menjadi konteks penelusuran kegiatan pertambangan dalam perkara ini.
Penyidik juga menduga PT BSJ dan PT KAA meneruskan aktivitas pertambangan melalui skema suspend setelah masa izin berakhir. Kejagung mempersoalkan kelanjutan kegiatan tersebut karena izin seharusnya dikembalikan kepada negara.
Artikel sumber memuat perbedaan tahun berakhirnya izin, yakni 2014 dalam penjelasan terbaru dan 2015 pada bagian latar belakang. Karena belum ada konfirmasi dokumen izin, tahun berakhirnya IUP belum dapat dipastikan dari sumber tersebut.
Penetapan tersangka korporasi merupakan perkembangan penyidikan, bukan putusan pengadilan. Dugaan perbuatan perusahaan serta kemungkinan tanggung jawab pihak lain masih harus dibuktikan melalui proses hukum.
(cin/mby)
