JAKARTA, ifakta.co – Sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kesadaran Rakyat menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Selasa (10/11/2026).
Dalam aksi bertajuk “Selamatkan Indonesia, Rebut Kembali Kedaulatan Rakyat” tersebut, massa menyampaikan sejumlah kritik terhadap kebijakan pemerintah dan mendesak DPR menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat.
Aksi ini melibatkan sejumlah organisasi mahasiswa, di antaranya GMNI Jakarta Selatan, PMII Jakarta, GMNI DKI Jakarta, Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), SEMMI Tangerang, serta LMND Tangerang.
Masing-masing perwakilan organisasi menyampaikan orasi secara bergantian di hadapan massa. Mereka mengangkat beragam persoalan nasional, mulai dari penanganan bencana lingkungan, penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM), kebijakan pendidikan, hingga kondisi ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.
Dalam aksi tersebut, Aliansi Kesadaran Rakyat menyampaikan tujuh tuntutan kepada pemerintah dan lembaga negara.
Pertama, massa mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta berbagai bencana alam lainnya.
Mereka juga meminta pemerintah segera memulihkan lingkungan dan kehidupan masyarakat yang terdampak bencana.
Kedua, mahasiswa menuntut penegakan hukum terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), termasuk dugaan pelanggaran HAM. Mereka meminta aparat penegak hukum mengusut setiap pelanggaran secara transparan dan bertanggung jawab.
Ketiga, aliansi mendesak penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Pada saat yang sama, mereka mendorong pemerintah mewujudkan sistem pendidikan yang ilmiah, gratis, dan demokratis.
Keempat, massa menyatakan penolakan terhadap pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto.
Kelima, mereka mendesak penguatan supremasi sipil serta meminta militer kembali menjalankan tugas sesuai fungsi pertahanan dan prinsip demokrasi.
Keenam, mahasiswa menuntut penghentian Proyek Strategis Nasional (PSN) serta mendorong pelaksanaan reforma agraria sejati yang mengutamakan kepentingan masyarakat.
Ketujuh, aliansi meminta pemerintah melakukan pembenahan kebijakan ekonomi nasional dan menghadirkan sistem pengupahan yang layak bagi para pekerja.
Selain tujuh tuntutan tersebut, sejumlah orator turut menyoroti persoalan politik nasional, termasuk aspirasi pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mereka mendesak DPR RI menjalankan fungsi pengawasan dan menelaah aspirasi tersebut melalui mekanisme konstitusional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan UUD 1945.
Aliansi Kesadaran Rakyat menilai DPR memiliki tanggung jawab untuk menampung dan mengkaji aspirasi masyarakat. Karena itu, mereka meminta para wakil rakyat tidak mengabaikan berbagai persoalan yang disuarakan mahasiswa, termasuk tuntutan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam penyampaian pendapatnya, setiap organisasi membawa sudut pandang kritis terhadap sejumlah kebijakan negara. Mereka menilai pemerintah perlu memberikan perhatian serius terhadap persoalan lingkungan, hukum, pendidikan, ekonomi, serta demokrasi agar kebijakan nasional benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
Keterlibatan berbagai organisasi mahasiswa dalam aksi tersebut sekaligus menjadi ruang konsolidasi gerakan mahasiswa. Melalui kegiatan ini, mereka berupaya menjalankan fungsi kontrol sosial dan menyampaikan aspirasi publik secara langsung kepada lembaga negara.
Aliansi Kesadaran Rakyat berharap DPR RI dan pemerintah memberikan respons terhadap seluruh tuntutan yang telah disampaikan. Mereka juga mendorong terbukanya ruang dialog agar berbagai persoalan nasional dapat dibahas melalui jalur demokratis dan konstitusional.
Aksi di depan Gedung DPR RI ini menjadi bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa dalam mendorong kehidupan demokrasi yang menjunjung kedaulatan rakyat, supremasi sipil, keadilan sosial, serta kesejahteraan masyarakat.
(mam/mam)
