JAKARTA, ifakta.co – Penyidik Kejaksaan Agung menggeledah sejumlah kantor perusahaan yang diduga berafiliasi dengan Arif Kurniawan dalam penyidikan korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013–2025. Dari dua lokasi penggeledahan, penyidik menyita uang tunai dengan total Rp11,795 miliar.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna menyampaikan perkembangan itu kepada wartawan pada Selasa (10/11/2026). Ia menjelaskan ada enam kantor perusahaan di Sulawesi Tenggara yang menjadi sasaran tindakan penyidikan.
“Enam kantor perusahaan yang diduga terafiliasi dengan saudara AK,” ujar Anang.
Lokasi tersebut mencakup kantor PT ANI di Kendari dan kantor perusahaan yang sama di area tambang Konawe Utara. Penyidik juga mendatangi kantor PT KAA di Konawe Utara serta PT AMI di Kendari.
Dua kantor berikutnya ialah PT AMI dan PT AMID di Kabupaten Buton Tengah. Anang menyebut tempat-tempat tersebut berkaitan dengan pengelolaan perusahaan yang ditelusuri dalam perkara Arif Kurniawan, yang dirujuk dengan inisial AK.
Di luar enam kantor tersebut, penggeledahan turut menjangkau sebuah rumah di Cilandak, Jakarta Selatan. Penyidik juga memeriksa kantor PT BSJ, PT KAA, dan PT DDA di APL Tower, Central Park.
Dua lokasi lain yang disebut dalam keterangan Anang ialah kantor PT DDR di Mid Plaza dan kawasan SCBD, Jalan Jenderal Sudirman. Dengan demikian, enam kantor di Sulawesi Tenggara merupakan bagian dari rangkaian penggeledahan yang lebih luas.
Anang merinci uang yang disita dari dua lokasi masing-masing Rp11,2 miliar dan Rp595 juta. Penjumlahan kedua nilai tersebut menghasilkan Rp11,795 miliar, atau sekitar Rp11,8 miliar bila dibulatkan.
Menurut Anang, penyidik menduga uang tersebut berasal dari tindak pidana korupsi. Status dugaan itu tetap memerlukan pembuktian melalui proses hukum, sehingga penyitaan tidak disamakan dengan putusan mengenai asal-usul uang.
Dalam perkara yang sama, Kejagung menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya sebagai tersangka korporasi. Perusahaan itu diduga melanjutkan penambangan nikel setelah masa berlaku izin usaha pertambangannya berakhir.
Artikel sumber menyebut sangkaan utama mencakup Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP, dikaitkan dengan Pasal 18 dan Pasal 20 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sangkaan subsider mencakup Pasal 3, Pasal 18, dan Pasal 20 UU Tipikor yang dihubungkan dengan Pasal 618 serta Pasal 20 huruf a dan huruf c KUHP. Sumber juga mencantumkan Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 20 UU Tipikor dan Pasal 606 ayat (1) juncto Pasal 49 KUHP.
Rincian pasal tersebut merupakan sangkaan penyidik sebagaimana diberitakan. Penanganan perkara masih berada pada tahap penyidikan dan belum merupakan putusan bersalah terhadap korporasi.
(cin/mby)
