NGANJUK, ifakta.co – Komisi IV DPRD Kabupaten Nganjuk menyoroti meningkatnya angka kematian ibu dan kasus stunting yang menjadi tantangan serius dalam pembangunan sektor kesehatan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.
Dalam rapat kerja bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) dan 20 puskesmas pada Selasa (13/10/2026), Komisi IV mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan kesehatan ibu dan anak, penguatan deteksi dini, serta koordinasi lintas sektor untuk menekan risiko kematian ibu dan gangguan pertumbuhan anak.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Nganjuk, M. Fauzi Irwana, mengungkapkan bahwa angka kematian ibu di Kabupaten Nganjuk menunjukkan tren peningkatan dalam tiga tahun terakhir.
Iklan
Pada 2024, tercatat 10 kasus kematian ibu. Jumlah tersebut meningkat menjadi 11 kasus pada 2025. Sementara itu, sepanjang 2026, angka kematian ibu telah mencapai 17 kasus.
Fauzi menilai tren tersebut membutuhkan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, evaluasi terhadap penyebab kematian ibu harus menjadi prioritas agar langkah pencegahan dan penanganan dapat berjalan lebih efektif.
“Kita cukup prihatin. Angka kematian ibu hamil di Nganjuk berada di peringkat kedua se-Jawa Timur. Artinya, ini persoalan serius yang harus segera kita cari penyebabnya,” ujar Fauzi seusai rapat kerja.
Selain angka kematian ibu, Komisi IV DPRD Nganjuk juga menyoroti peningkatan jumlah kasus stunting berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat kerja.
Data tersebut menunjukkan jumlah kasus yang menjadi perhatian meningkat dari sekitar 2.145 pada 2025 menjadi 4.149 pada 2026.
Fauzi menegaskan, kenaikan angka tersebut perlu ditindaklanjuti melalui evaluasi terhadap program penanganan stunting, mulai dari kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil hingga pemantauan pertumbuhan anak.
Ia juga menyoroti pentingnya pelayanan sejak masa kehamilan. Menurutnya, pemantauan kondisi ibu dan janin secara berkala dapat membantu tenaga kesehatan mengenali risiko komplikasi lebih awal sehingga penanganan dapat segera dilakukan.
Dalam rapat tersebut, persoalan optimalisasi pelayanan kesehatan turut menjadi perhatian untuk dibenahi oleh Dinkes bersama fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Nganjuk.
Untuk menekan angka kematian ibu, Komisi IV DPRD Nganjuk mendorong penguatan koordinasi antara Dinkes, puskesmas, dan rumah sakit. Upaya tersebut perlu didukung optimalisasi peran tenaga kesehatan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.
Fauzi menilai bidan desa dan puskesmas pembantu memiliki peran strategis dalam memantau kondisi ibu hamil, terutama untuk mendeteksi faktor risiko yang membutuhkan pemeriksaan atau penanganan lebih lanjut.
“Penanganan ibu hamil harus dideteksi sejak dini. Puskesmas memiliki bidan-bidan desa yang bisa dimaksimalkan untuk memantau kondisi ibu dan janin dalam kandungan,” ujarnya.
Menurut Fauzi, deteksi dini menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah keterlambatan penanganan komplikomplikasi kehamilan. Dengan pemantauan yang terarah, tenaga kesehatan diharapkan dapat segera merujuk ibu hamil yang membutuhkan pelayanan lanjutan.
Pendekatan serupa juga diperlukan dalam penanganan stunting. Selain pemantauan pertumbuhan anak, program pencegahan harus memperhatikan kondisi kesehatan ibu, kecukupan gizi, serta faktor lingkungan yang memengaruhi tumbuh kembang anak.
Fauzi menilai hal tersebut memerlukan keterlibatan berbagai satuan OPD pemerintah agar program yang dijalankan mampu menjangkau akar permasalahan.
Sejumlah perangkat daerah yang dinilai perlu memperkuat sinergi antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim).
Kolaborasi lintas sektor diperlukan karena persoalan stunting berkaitan dengan berbagai faktor, termasuk pemenuhan gizi, pola asuh, sanitasi, akses terhadap air bersih, dan kondisi lingkungan tempat tinggal.Karena itu, setiap perangkat daerah perlu memastikan program yang dijalankan saling mendukung dan menyasar masyarakat yang membutuhkan.
Fauzi juga menyoroti pentingnya efektivitas penggunaan anggaran penanganan stunting. Menurutnya, ketersediaan anggaran harus diikuti peningkatan kualitas pelayanan dan pelaksanaan program yang terukur.
“Anggaran sudah ada. Tinggal bagaimana dinas terkait meningkatkan pelayanan dan memaksimalkan deteksi dini. Pelayanan di lapangan harus benar-benar ditindaklanjuti,” tandasnya.
Komisi IV DPRD Nganjuk berharap evaluasi dan penguatan koordinasi tersebut dapat mendorong perbaikan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Dengan langkah yang terencana, upaya menekan angka kematian ibu sekaligus mencegah stunting di Kabupaten Nganjuk diharapkan berjalan lebih optimal.
(may/may).
