BANYUMAS, ifakta.co – Berkurangnya alokasi Dana Desa pada 2026 memunculkan tantangan baru bagi pemerintah desa di Kabupaten Banyumas.
Sejumlah kepala desa mengaku harus menunda berbagai program pembangunan karena anggaran yang tersedia jauh lebih kecil dibanding tahun sebelumnya. Akibatnya, sejumlah rencana yang telah disepakati melalui musyawarah desa tidak dapat terlaksana sesuai jadwal.
Beberapa desa bahkan melaporkan penurunan Dana Desa hingga sekitar 64 persen. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap pembangunan jalan desa, jaringan irigasi, hingga sarana penunjang pelayanan masyarakat.
Iklan
Kepala Desa Kemutug Kidul, Kecamatan Baturraden, Kardi Daryanto, mengatakan desanya merasakan penurunan anggaran yang sangat besar. Jika sebelumnya desa menerima Dana Desa sekitar Rp1,2 miliar, tahun ini nilainya hanya sekitar Rp374 juta.
Menurut Kardi, keterbatasan anggaran membuat pemerintah desa harus menyusun ulang seluruh prioritas pembangunan. Sejumlah pekerjaan fisik akhirnya harus ditunda karena dana yang tersedia hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan paling mendesak.
“Terus terang, mengatur anggaran Rp300 jutaan itu mumet.”
“Pembangunan jalan maupun irigasi yang seharusnya dikerjakan tahun ini, akhirnya di-cancel.”
“Sampai sekarang, bantuan keuangan dari kabupaten maupun provinsi juga belum turun,” ujarnya.
Selain menghambat pembangunan, kondisi tersebut juga memengaruhi warga yang selama ini memperoleh penghasilan dari program padat karya desa. Ketika proyek pembangunan tertunda, kesempatan kerja masyarakat ikut berkurang.
Di sisi lain, Kemutug Kidul belum mampu mengandalkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dari sektor pariwisata. Meski memiliki potensi wisata seperti Curug Orak Arik, pengelolaannya masih berbasis swadaya masyarakat sehingga belum menghasilkan pendapatan tetap bagi kas desa.
Kardi menjelaskan kawasan wisata tersebut berkembang berkat inisiatif warga. Hingga kini belum tersedia sistem tiket resmi sehingga pemasukan hanya berasal dari sumbangan sukarela para pengunjung.
“Wisata di Kemutug Kidul itu dibangun oleh para relawan yang menggerakkan masyarakat jadi tidak dikelola desa, sehingga belum ada sistem tiket resmi.”
“Pengunjung hanya memberikan sumbangan seikhlasnya,” katanya.
Desa Berharap Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah
Keluhan serupa juga muncul dari Desa Karangkemiri, Kecamatan Pekuncen. Kepala Desa Karangkemiri, Subur Topo, mengatakan Dana Desa yang semula mencapai sekitar Rp1,4 miliar kini hanya tersisa Rp373 juta.
Menurutnya, sektor infrastruktur menjadi bidang yang paling merasakan dampak pengurangan anggaran tersebut. Perbaikan jalan yang telah masuk rencana kerja desa akhirnya harus tertunda. Selain itu, berbagai fasilitas penunjang pelayanan publik juga ikut terdampak.
“Program yang paling terdampak jelas infrastruktur, terutama perbaikan jalan rusak.”
“Kemudian, infrastruktur penunjang, semisal sarana pendidikan, ekonomi, kesehatan, sampai penyediaan air bersih, juga terdampak,” ujarnya.
Tidak hanya pembangunan fisik, pemerintah desa juga menyesuaikan sejumlah kegiatan kemasyarakatan. Salah satunya kegiatan PKK yang sebelumnya berlangsung setiap bulan kini hanya terlaksana setiap dua bulan.
Meski demikian, Subur menegaskan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Pemerintah desa hanya mengubah pola pelaksanaan kegiatan agar anggaran tetap mencukupi.
“PKK tidak berhenti. Yang berubah hanya polanya. Tadinya satu bulan sekali, sekarang dua bulan sekali.”
“Kami hanya menyesuaikan dengan kondisi yang ada, tetapi pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” jelasnya.
Selanjutnya, pemerintah desa berharap Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Kabupaten Banyumas maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat membantu melanjutkan berbagai program yang tertunda.
Menurut Subur, bantuan dari pemerintah kabupaten berpotensi mencapai sekitar Rp500 juta. Sementara itu, bantuan pemerintah provinsi dapat mencapai kisaran Rp800 juta hingga Rp1 miliar, termasuk dukungan bagi program pembangunan rumah.
Karena itu, sejumlah pemerintah desa kini menaruh harapan besar pada dukungan anggaran tersebut. Mereka berharap bantuan segera terealisasi agar pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan melalui musyawarah desa dapat kembali berjalan dan pelayanan kepada masyarakat tidak semakin terganggu.
(naf/lex)
