JAKARTA, ifakta.co – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, membantah tudingan yang menyebut partainya sebagai pihak yang mengendalikan atau berada di balik berbagai aksi demonstrasi yang berlangsung di sejumlah daerah selama setahun terakhir.
Menurut Hasto, tuduhan tersebut justru mencerminkan lemahnya tata kelola pemerintahan yang cenderung mencari pihak lain untuk disalahkan ketika menghadapi persoalan.
Pernyataan itu disampaikan Hasto saat menghadiri ujian disertasi tahap II (terbuka) pengamat politik sekaligus pendiri Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, pada Program Doktor Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair), Senin (20/7).
Iklan
“Berbagai tuduhan-tuduhan ke PDI Perjuangan itu menunjukkan kelemahannya di dalam sistem pemerintahan kita, sehingga yang saya tadi katakan, cenderung melakukan justifikasi termasuk ketika ada persoalan itu, cenderung mencari suatu politik nanti kambing hitam. Itu menunjukkan hakikat dari watak yang otoriter,” kata Hasto.
Hasto kemudian mengaitkan situasi tersebut dengan Peristiwa 27 Juli 1996 atau Kudatuli. Menurutnya, pada peristiwa itu juga muncul upaya mencari kambing hitam untuk menutupi persoalan yang terjadi di lingkungan kekuasaan.
“Sama dengan dulu ketika 27 Juli. Dicarilah kambing hitam,” ujarnya.
Ia menambahkan, narasi politik kambing hitam pada masa itu juga diikuti dengan penangkapan sejumlah aktivis. Menurut Hasto, akar persoalan sebenarnya berasal dari tata kelola negara yang tidak lagi menempatkan kepentingan rakyat sebagai orientasi utama.
“Tentang politik kambing hitam itu kan juga terjadi 27 Juli. Muncul setan gundul dari Pak Harto kan. Kemudian muncul penangkapan-penangkapan aktivis,” ucapnya.
“Padahal itu kan kelemahan dari tata kelola negara yang tidak lagi melihat rakyat sebagai sumber orientasi. Tapi status quo dari kekuasaan itu yang menjadi sumber orientasi karena power tends to corrupt. Nah, itulah yang kemudian terjadi,” tambahnya.
Selain menanggapi tudingan terhadap PDIP, Hasto juga menyoroti kondisi demokrasi di Indonesia. Ia mengutip hasil penelitian V-Dem Institute yang menyebut Indonesia tidak lagi dikategorikan sebagai negara demokrasi penuh akibat adanya kecenderungan otoritarianisme legal.
“Ya, kalau demokrasi tidak lagi turun. Ini penelitian V-Dem Institute kita tidak lagi negara demokrasi. Karena misalnya kecenderungan otoritarian legalism. Jadi DPR juga karena bekerjanya tadi otoritarian populis kemudian merubah watak kekuasaan,” ujarnya.
Hasto juga menyinggung peristiwa 1965 sebagai contoh guncangan eksternal yang dipengaruhi dinamika Perang Dingin hingga berujung pada pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI). Menurutnya, kondisi tersebut berbeda dengan guncangan internal yang dipicu oleh perubahan perilaku politik para pemegang kekuasaan.
“Contohnya peristiwa pertarungan perang dingin 65 itu menyebabkan PKI dibubarkan. Itu external shock. Nah, kalau internal itu juga perubahan dari aspek political behavior-nya, power behavior dari penguasa yang memang karena kekuasaannya bisa mengklaim atas suatu kebenaran politik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hasto mengatakan PDIP menjadikan momentum peringatan Peristiwa 27 Juli sebagai pengingat bahwa praktik kekuasaan yang bersifat otoriter pada akhirnya tidak mampu bertahan menghadapi kekuatan rakyat.
“Itu ternyata kan tidak mampu berhadapan dengan kekuatan rakyat,” katanya.
Ia pun menegaskan bahwa tidak ada rezim atau kekuatan otoriter yang dapat bertahan selamanya. Menurutnya, hal tersebut menjadi pelajaran penting yang perlu terus disampaikan kepada masyarakat.
“Nah, sehingga tidak ada kekuatan otoriter itu yang langgeng. Kecuali kerusakan terhadap masa depan. Itu yang terus-menerus kami ingatkan,” ujarnya.
(cin/my)
