JAKARTA, ifakta.co — Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat menetapkan sebanyak 79 usulan prioritas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kota tahun 2026. Usulan tersebut menjadi fokus utama dalam arah kebijakan pembangunan daerah ke depan.

Musrenbang yang digelar pada Kamis (2/4/2026) ini merupakan bagian dari penyusunan rencana pembangunan daerah yang terintegrasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah, mengungkapkan selain 79 usulan yang diakomodir untuk tahun 2026, terdapat 1.593 usulan yang akan dilanjutkan ke Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja KPD) tahun 2027.

Iklan

“Sebanyak 342 usulan masuk dalam skema Bantuan Daerah, sementara 684 usulan lainnya dinyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis,” ujar Iin.

Ia menambahkan, Pemkot Jakarta Barat menetapkan enam program prioritas yang menjadi fokus pembangunan, dimulai dari penanganan banjir yang masih menjadi persoalan utama di wilayah tersebut.

Menurut Iin, upaya penanggulangan banjir dilakukan melalui revitalisasi rumah pompa, pembangunan saluran penghubung (PHB), serta pembangunan subholder di 39 titik genangan.

Selain itu, pengelolaan sampah juga menjadi perhatian serius. Dari total volume sampah sekitar 807 ribu ton per tahun, baru sekitar 25 persen yang mampu ditangani.

“Ke depan, kami menargetkan 70 persen sampah dapat dikelola dari sumbernya, sehingga hanya 30 persen yang menjadi residu,” jelasnya.

Untuk mendukung target tersebut, Pemkot Jakarta Barat akan memperkuat peran TPS 3R, bank sampah, serta program lingkungan di tingkat RW. Selain itu, kerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) juga tengah dijajaki untuk pemanfaatan lahan di sekitar stasiun sebagai lokasi pengolahan sampah.

Dalam jangka pendek, lahan milik KAI di delapan stasiun di wilayah Jakarta Barat akan dimanfaatkan, terutama di kawasan padat seperti Tambora dan Taman Sari.

Program prioritas lainnya adalah ketahanan pangan melalui urban farming. Pemkot mendorong keterlibatan masyarakat, sekolah, hingga kelompok tani dalam memanfaatkan lahan terbatas.

“Tahun ini kita akan mengembangkan tanaman labu madu dan melon gold sebagai ikon urban farming Jakarta Barat,” kata Iin.

Selanjutnya, penanggulangan kemiskinan yang saat ini berada di angka 3,91 persen juga menjadi fokus. Upaya dilakukan melalui penataan kawasan kumuh, bantuan pendidikan, hingga pelatihan kerja, terutama di Kecamatan Tambora, Cengkareng, dan Kalideres.

Pemkot juga menargetkan percepatan penurunan angka stunting yang saat ini mencapai 17,4 persen. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendorong seluruh kelurahan mencapai status Open Defecation Free (ODF) pada 2026.

“Kolaborasi dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencapai target tersebut,” ujarnya.

Program terakhir adalah penguatan kepemudaan guna menghadapi bonus demografi, di tengah tingkat pengangguran yang masih berada di angka 6,02 persen.

“Kami akan memperkuat pembinaan kepemudaan, membangun karakter, serta membuka lebih banyak peluang kerja,” tandasnya.

Pemkot Jakarta Barat menegaskan seluruh program pembangunan tersebut akan dilaksanakan secara kolaboratif bersama pemerintah provinsi, sektor swasta, dan masyarakat guna menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

(AMN)