IFAKTA.CO | Polisi seharusnya menjadi simbol keadilan dan pelindung masyarakat. Namun, dalam beberapa kasus, harapan itu ternodai oleh perilaku aparat yang tidak menjalankan tugasnya sesuai prosedur. Ketika seorang polisi bertindak di luar batas kewenangannya atau mengabaikan aturan yang telah ditetapkan, kepercayaan publik menjadi taruhannya.
Pelanggaran prosedur bisa terjadi dalam berbagai bentuk: penangkapan tanpa surat perintah, penggunaan kekerasan yang tidak proporsional, intimidasi terhadap saksi, atau manipulasi barang bukti. Tindakan semacam ini tidak hanya merugikan korban secara langsung, tetapi juga mencederai integritas institusi kepolisian secara keseluruhan.
Padahal, setiap anggota kepolisian telah dibekali dengan standar operasional prosedur (SOP) yang dirancang untuk menjamin bahwa tindakan mereka tetap dalam koridor hukum dan etika. Ketika prosedur tersebut diabaikan, maka proses hukum pun kehilangan legitimasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Masyarakat berhak mendapat perlindungan dari penegak hukum yang adil, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, penting adanya pengawasan eksternal yang independen terhadap kinerja kepolisian, serta pemberian sanksi tegas bagi anggota yang terbukti melanggar aturan.
Penegakan hukum harus bersandar pada prinsip keadilan, bukan kekuasaan semata. Dan keadilan hanya dapat terwujud jika hukum ditegakkan oleh mereka yang juga tunduk pada hukum.
