JAKARTA, ifakta.co – Komisi II DPR RI mempertanyakan praktik sejumlah bank yang masih meminta fotokopi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) ketika melayani nasabah. Persoalan itu muncul dalam pembahasan dokumen kependudukan dan rencana pembaruan sistem identitas melalui Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk).

Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menilai permintaan salinan fisik perlu dievaluasi karena pemerintah telah merekam data biometrik penduduk, termasuk wajah dan sidik jari. Data tersebut berkaitan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang digunakan sebagai identitas setiap warga.

Dalam rapat kerja di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026), Rifqinizamy mengangkat pengalaman seorang anggota DPR yang tetap diminta menyerahkan fotokopi KTP meskipun data kependudukannya telah tercatat pada sistem pemerintah.

“Kemarin di internal ada satu anggota bercerita, katanya sudah punya data dari Dukcapil, tapi kalau ke bank masih ditanya foto kopi KTP-nya. Padahal harusnya perekaman face recognation dan sidik jari yang telah dilakukan Dukcapil terhadap warga negara kita yang memiliki NIK itu kan sudah terintegrasi dengan berbagai layanan publik,” kata Rifqi.

Pembahasan tersebut berkaitan dengan gagasan Single Identity Number (SIN) atau nomor identitas tunggal. Dalam rancangan kebijakan ini, NIK diharapkan menjadi dasar verifikasi identitas untuk berbagai layanan, sehingga penyelenggara tidak terus bergantung pada salinan dokumen yang dibawa masyarakat.

Ketua Panitia Kerja RUU Adminduk Aria Bima menjelaskan bahwa pemanfaatan NIK sebagai identitas tunggal menjadi salah satu pokok pembahasan bersama pemerintah. Rancangan aturan itu juga mengarah pada penggantian prosedur berbasis fotokopi dengan pemeriksaan data secara digital.

Menurut Aria, apabila ketentuan tersebut nantinya diberlakukan, penyelenggara layanan pemerintah maupun swasta tidak boleh lagi meminta fotokopi dokumen pribadi sebagai persyaratan administrasi. Namun, perubahan prosedur harus disertai sarana verifikasi yang memadai.

“Larangan meminta fotokopi dan tangkapan layar harus diiringi ketersediaan alat baca digital pada seluruh penyelenggaraan, termasuk swasta dan pelaku usaha kecil,” kata Aria Bima.

Selain penggunaan NIK sebagai SIN, materi revisi mencakup kewajiban pemerintah menyelenggarakan layanan secara aktif, integrasi data antarpenyelenggara, serta pemanfaatan KTP elektronik dan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Pengaturan akses data dan kewajiban memberikan data balikan turut masuk dalam pembahasan.

RUU itu juga memuat penguatan perlindungan dokumen dan informasi kependudukan, pengawasan keamanan data, serta saluran pengaduan masyarakat. Pembahasan lainnya meliputi identitas anak di bawah usia 17 tahun yang belum menikah dan nomor identitas nonkependudukan untuk warga negara Indonesia di luar negeri.

Untuk mendukung penyelenggaraan layanan, rancangan tersebut membahas sumber pendanaan dari APBN, APBD, PNBP, dan hibah. Sanksi administratif bagi pihak yang tidak memenuhi kewajiban integrasi data juga menjadi salah satu materi yang dikaji.

Dengan demikian, penghapusan kewajiban menyerahkan fotokopi KTP masih merupakan gagasan dalam pembahasan legislasi, bukan larangan yang sudah berlaku. Pelaksanaannya akan bergantung pada ketentuan akhir undang-undang serta kesiapan sistem verifikasi digital di setiap penyelenggara layanan.

(rom/mby)