JAKARTA, ifakta.co – Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai menegaskan lembaganya tidak mengajukan nama calon wakil presiden untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Yorrys menyerahkan penentuan dua kandidat kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai mekanisme konstitusi yang berlaku.

Sikap tersebut disampaikan Yorrys ketika pembahasan pengisian jabatan wakil presiden kembali menjadi perhatian setelah Gibran mengundurkan diri. Menurut dia, kewenangan mengusulkan kandidat berada di tangan presiden, sedangkan MPR memiliki tugas memilih satu nama dari dua calon yang diajukan.

“UUD NRI 1945 telah menyatakan dengan jelas bahwa kewenangan untuk memilih Wakil Presiden ada pada MPR RI, setelah memperoleh dua nama dari Presiden. Oleh sebab itu, saya menyerahkan sepenuhnya nama-nama tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto”, kata Yorrys dalam keterangan tertulisnya.

Yorrys menolak berspekulasi mengenai figur yang berpeluang menjadi pendamping baru Prabowo. Ia menilai keputusan itu harus mempertimbangkan kebutuhan presiden dalam menjalankan pemerintahan, bukan sekadar daftar nama yang berkembang dalam perbincangan politik.

Ia berpandangan Prabowo merupakan pihak yang paling memahami kemampuan dan kecocokan figur yang dibutuhkan untuk mendukung agenda pemerintah. Karena itu, Yorrys tidak ingin mendahului pilihan presiden dengan menyebut kandidat tertentu.

Menurut Yorrys, kondisi sosial, politik, dan ekonomi saat ini menuntut presiden memiliki rekan kerja yang tepat. Posisi wakil presiden, dalam pandangannya, membutuhkan sosok yang mampu membantu kepala negara menghadapi berbagai tantangan pemerintahan.

Yorrys juga membedakan sikap pribadinya dari posisi kelembagaan DPD RI. Ia menyatakan DPD sebagai institusi tidak pernah secara resmi memulai pembahasan maupun mengusulkan nama calon wakil presiden untuk mengisi jabatan yang kosong.

“Sebagai lembaga yang independen, DPD RI sepenuhnya menyerahkan pilihan calon Wakil Presiden kepada mekanisme dan aturan yang berlaku”, kata Yorrys.

Pernyataan itu memperjelas bahwa DPD tidak mengambil posisi sebagai pengusul kandidat dalam proses pengisian jabatan wakil presiden. Tahapan pengajuan nama tetap menjadi kewenangan presiden, sementara keputusan akhir berada pada forum MPR.

Di tengah munculnya berbagai nama dalam pembicaraan publik, Yorrys memilih menekankan prosedur ketatanegaraan. Ia tidak memberikan dukungan terbuka kepada figur tertentu ataupun menyampaikan kriteria tambahan di luar kebutuhan presiden akan pendamping yang dinilai mampu.

Dengan demikian, pernyataan Yorrys berfokus pada pembagian kewenangan lembaga negara serta pertimbangan kerja pemerintahan. Nama dua calon yang akan diajukan Presiden Prabowo belum disebutkan dalam keterangan tersebut.

(rom/mby)