CILACAP, ifakta.co – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap memperketat pemeriksaan terhadap masyarakat yang mengajukan permohonan paspor. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan pengiriman tenaga kerja ilegal ke luar negeri.

Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, kantor imigrasi tersebut mencatat 1.047 permohonan paspor yang tidak dapat melanjutkan proses penerbitan. Petugas mengambil keputusan itu berdasarkan hasil wawancara langsung maupun pemeriksaan melalui sistem keimigrasian.

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap, Ganesa Wisesa, menjelaskan bahwa petugas mempertimbangkan sejumlah aspek sebelum menyetujui permohonan paspor.

“Penolakan permohonan paspor sebanyak 1.047 didasari dari wawancara dan sistem,” ucapnya, Senin (16/11).

Menurut Ganesa, hasil wawancara menjadi salah satu pertimbangan utama dalam proses pemeriksaan. Petugas akan menggali tujuan perjalanan, rencana keberangkatan, serta keterangan lain yang berkaitan dengan kebutuhan pemohon.

Apabila petugas menemukan ketidaksesuaian antara keterangan pemohon dan hasil pendalaman, mereka dapat menunda proses penerbitan paspor. Pemeriksaan tersebut bertujuan memastikan masyarakat menggunakan dokumen perjalanan sesuai tujuan sebenarnya.

Sementara itu, sistem keimigrasian juga membantu petugas mengidentifikasi permohonan yang belum memenuhi ketentuan administrasi. Misalnya, pemohon tidak melengkapi kekurangan dokumen dalam jangka waktu 30 hari atau tidak menyelesaikan pembayaran sesuai batas waktu.

Ganesa menegaskan bahwa petugas memiliki kemampuan khusus untuk mengenali profil dan pola perjalanan pemohon. Dengan demikian, pemeriksaan tidak hanya berfokus pada kelengkapan dokumen, tetapi juga mempertimbangkan indikasi penyalahgunaan paspor.

“Petugas disiapkan kemampuan untuk profiling, dimana ketika masyarakat yang mencurigakan, itu tidak pergi ke luar negeri yang sesuai dengan maksud dan tujuannya,” terangnya.

Modus Mengaku Berwisata, tetapi Diduga Hendak Bekerja

Ganesa mengungkapkan, salah satu pola yang kerap muncul dalam pemeriksaan adalah pemohon mengaku hendak berwisata ke luar negeri. Namun, setelah petugas menggali informasi lebih lanjut, muncul dugaan bahwa tujuan sebenarnya justru untuk bekerja.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena keberangkatan tanpa prosedur ketenagakerjaan yang jelas dapat meningkatkan risiko eksploitasi. Bahkan, masyarakat berpotensi menjadi korban perdagangan orang ketika mereka menerima tawaran pekerjaan ilegal dari pihak tertentu.

Malaysia dan Singapura termasuk negara yang kerap muncul dalam kasus dengan pola tersebut. Karena itu, petugas perlu memastikan kesesuaian antara tujuan perjalanan yang pemohon sampaikan dan rencana kegiatan selama berada di luar negeri.

Ganesa menilai pengawasan sejak tahap pengajuan paspor memiliki peran penting dalam melindungi masyarakat. Melalui pemeriksaan yang lebih mendalam, petugas dapat mengenali indikasi perekrutan tenaga kerja ilegal sebelum seseorang berangkat ke luar negeri.

Meski menggunakan istilah penolakan, Ganesa menjelaskan bahwa keputusan tersebut pada dasarnya berupa penundaan penerbitan paspor. Pemohon masih memiliki kesempatan melanjutkan proses setelah memenuhi kekurangan data pendukung atau persyaratan yang petugas minta.

Dengan demikian, masyarakat perlu memberikan informasi secara jujur ketika mengajukan permohonan. Selain itu, pemohon sebaiknya memastikan seluruh dokumen persyaratan lengkap agar proses penerbitan berjalan lancar.

Di sisi lain, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap juga mengingatkan masyarakat mengenai tarif resmi penerbitan paspor. Untuk paspor elektronik dengan masa berlaku lima tahun, pemohon perlu membayar Rp650.000. Sementara itu, paspor elektronik dengan masa berlaku 10 tahun memiliki tarif Rp950.000.

Pemohon yang membutuhkan layanan percepatan penerbitan paspor juga perlu menyiapkan biaya tambahan sebesar Rp1 juta. Adapun denda untuk paspor rusak mencapai Rp500.000, sedangkan denda paspor hilang sebesar Rp1 juta.

Namun, pemerintah memberikan pengecualian untuk paspor rusak atau hilang akibat keadaan kahar atau kondisi di luar kendali pemilik, seperti bencana alam. Dalam kondisi tersebut, pemohon tidak perlu membayar denda atau dikenakan tarif Rp0.

Seluruh tarif tersebut mengacu pada ketentuan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Karena itu, masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan di luar tarif resmi yang berlaku.

Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap telah menerbitkan 40.735 paspor. Jumlah tersebut terdiri atas 34.724 paspor elektronik dan 6.011 paspor biasa.

Selain mengawasi penerbitan dokumen perjalanan, kantor imigrasi juga meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing di wilayah kerjanya.

Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Muklis Akbar, menyampaikan bahwa jajarannya telah melaksanakan 36 kegiatan pengawasan keimigrasian dan 42 kegiatan pengawasan intelijen selama Januari hingga Oktober 2026.

Pengawasan tersebut juga menghasilkan tindakan administratif keimigrasian terhadap sejumlah warga negara asing. Petugas mencatat 19 tindakan deportasi dan empat tindakan pendetensian.

“Untuk tindakan administrasi keimigrasian itu berupa deportasi ada 19. Untuk pendetensian ada 4,” imbuhnya.

Melalui pemeriksaan permohonan paspor dan pengawasan orang asing, Imigrasi Cilacap berupaya menjaga ketertiban administrasi keimigrasian. Selain itu, langkah tersebut diharapkan mampu mempersempit peluang praktik perdagangan orang serta melindungi masyarakat dari risiko pekerjaan ilegal di luar negeri.

(naf/lex)