BANYUMAS, ifakta.co – Pemerintah Kabupaten Banyumas mulai menjajaki penggunaan kendaraan listrik sebagai alternatif transportasi umum. Salah satu langkahnya melalui uji coba bus listrik yang akan berlangsung selama kurang lebih satu bulan di sejumlah jalur Trans Banyumas.
Selama masa pengujian, pemerintah daerah mengoperasikan satu unit bus listrik pinjaman dari PT VKTR. Masyarakat dapat menggunakan armada tersebut tanpa membayar ongkos perjalanan. Program ini sekaligus memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk mengamati kemampuan kendaraan listrik dalam melayani kebutuhan transportasi publik.
Bupati Sadewo Tri Lastiono mengatakan bahwa armada yang mengikuti pengujian berasal dari PT VKTR, perusahaan yang bergerak dalam industri kendaraan listrik. Melalui kerja sama tersebut, Pemkab Banyumas dapat mengenali karakteristik kendaraan sebelum mempertimbangkan pengadaan armada sendiri.
Menurut Sadewo, pengujian secara langsung menjadi langkah penting untuk menilai performa kendaraan dalam operasional sehari-hari. Pemerintah ingin mengetahui kemampuan bus dalam melayani penumpang, efisiensi penggunaan energi, serta kebutuhan biaya selama kendaraan beroperasi.
Meski demikian, Sadewo mengakui bahwa masa uji coba selama satu bulan belum cukup untuk menghasilkan kajian yang benar-benar menyeluruh. Namun, pemerintah tetap memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengumpulkan data awal sebagai bahan pertimbangan kebijakan transportasi pada masa mendatang.
Pemkab Banyumas juga tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan terkait pembelian armada. Pemerintah perlu menghitung seluruh komponen pengeluaran agar penggunaan teknologi baru tersebut tidak justru membebani anggaran daerah.
Harga Bus Listrik Capai Rp2,4 Miliar per Unit
Salah satu aspek utama yang menjadi perhatian Pemkab Banyumas adalah efisiensi biaya operasional atau operational expenditure (OPEX). Kendaraan listrik berpotensi mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan energi dan perawatan dibandingkan bus berbahan bakar konvensional.
Akan tetapi, pemerintah juga harus mempertimbangkan biaya investasi awal atau capital expenditure (CAPEX). Harga pembelian bus listrik masih tergolong tinggi sehingga pemerintah perlu membandingkan potensi penghematan operasional dengan modal pengadaan kendaraan.
Sadewo menyebut harga satu unit bus listrik berkisar Rp2,3 miliar hingga Rp2,4 miliar. Nilai tersebut menjadi pertimbangan penting sebelum pemerintah memutuskan untuk menambah armada Trans Banyumas.
“Efisiensinya nanti akan kita kalkulasi terlebih dahulu. Memang dari sisi operasional bus listrik lebih hemat, tetapi harga pengadaan kendaraannya masih cukup tinggi, yaitu sekitar Rp 2,3 miliar sampai Rp 2,4 miliar per unit,” ungkap dia.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penghematan biaya operasional belum tentu langsung membuat bus listrik menjadi pilihan paling ekonomis. Pemerintah tetap harus menghitung berapa lama penghematan tersebut mampu menutup biaya investasi awal.
Selain itu, Pemkab Banyumas juga mempertimbangkan kemungkinan penggunaan skema cicilan atau pembiayaan untuk pengadaan armada. Skema tersebut perlu melalui perhitungan matang agar pemerintah tidak menghadapi kewajiban pembayaran yang justru mengurangi kemampuan anggaran untuk kebutuhan lainnya.
Melalui perhitungan tersebut, pemerintah ingin mengetahui apakah penghematan selama bus beroperasi dapat mengimbangi pembayaran angsuran kendaraan. Dengan demikian, keputusan pengadaan tidak hanya berorientasi pada teknologi baru, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan keuangan daerah.
Di sisi lain, uji coba ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengenal transportasi umum berbasis energi listrik. Kehadiran bus listrik di jalur Trans Banyumas juga dapat memperkenalkan alternatif kendaraan yang berpotensi mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.
Namun, penerapan teknologi tersebut membutuhkan kesiapan dari berbagai aspek. Pemerintah perlu memperhatikan kemampuan armada dalam melayani penumpang, kebutuhan infrastruktur pendukung, serta keberlanjutan biaya perawatan kendaraan.
Karena itu, hasil pengujian selama satu bulan akan menjadi bahan evaluasi sebelum Pemkab Banyumas menentukan langkah selanjutnya. Pemerintah akan mempertimbangkan efisiensi operasional, kemampuan keuangan daerah, dan manfaat layanan bagi masyarakat.
Sadewo menegaskan bahwa pengadaan bus listrik tidak bisa hanya berpatokan pada keunggulan teknologi. Pemerintah harus memastikan investasi tersebut memberikan manfaat nyata bagi pelayanan transportasi umum.
Dengan demikian, uji coba bus listrik Trans Banyumas menjadi tahap awal untuk mengukur kesiapan pemerintah daerah dalam mengadopsi kendaraan ramah lingkungan. Hasil evaluasi nantinya akan menentukan apakah Pemkab Banyumas perlu melanjutkan penggunaan armada listrik atau mempertahankan pola operasional transportasi yang sudah berjalan.
(naf/lex)

























