JAKARTA, ifakta.co – Komisi III DPR membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan bersama Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri dalam rapat dengar pendapat, Senin (16/11/2026). Pembahasan menyoroti batas sasaran, persetujuan tertulis, masa berlaku, serta pengawasan agar tindakan penyadapan ilegal dapat dicegah.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan bahwa aturan mengenai pelaksanaan penyadapan belum seragam. Perbedaan prosedur antarlembaga dinilai berpotensi menimbulkan persoalan karena sebagian kegiatan memerlukan izin pengadilan, sedangkan ketentuan lain menggunakan mekanisme berbeda.

“Ada yang memerlukan izin pengadilan, ada pula yang langsung tanpa izin. Demikian pula terkait dengan beragamnya jangka waktu,” kata Habiburokhman saat membuka rapat di kompleks parlemen, Jakarta.

Komisi III kemudian meminta masukan Baintelkam Polri untuk merumuskan batasan dalam rancangan aturan baru. Kepala Baintelkam Polri Komjen Dedy Kusuma Bakti memaparkan sejumlah prinsip yang dinilainya perlu menjadi landasan pelaksanaan penyadapan.

Menurut Dedy, penyadapan harus dibatasi pada sasaran tertentu dan tidak dapat digunakan secara bebas terhadap semua orang. Sasaran yang dimaksud terkait kepentingan keamanan dalam negeri, termasuk penanganan ancaman kejahatan dengan tingkat bahaya tinggi.

“Penyadapan tidak digunakan di luar sasaran yang telah ditetapkan, dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan, sesuai dengan aturan perundang-undangan,” kata Dedy.

Ia juga menekankan pentingnya persetujuan tertulis dari pejabat atau pihak yang berwenang sebelum tindakan dilakukan. Dokumen persetujuan harus menjelaskan siapa yang menjadi sasaran, siapa yang mengusulkan, dan siapa yang menjalankan tindakan tersebut.

Dedy mengatakan mekanisme di lingkungan Polri menerapkan batas waktu satu bulan. Pemisahan tugas antara pengusul sasaran, pemberi persetujuan, dan petugas teknis diperlukan sebagai pengendalian internal.

“Ada jangka waktunya, kalau di tempat kami diatur satu bulan. Kemudian tercatat, dengan tata caranya yang sifatnya kompartementasi, yaitu pengusul sasaran, pemberi persetujuan, dan pelaksana teknisnya terpisah. Ini sebagai sarana kontrol,” kata Dedy.

Seluruh tindakan penyadapan, menurut Dedy, harus didokumentasikan melalui catatan yang tidak dapat diubah atau dihapus. Langkah ini diperlukan agar penggunaan kewenangan dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan.

“Pengawasan melalui pengawasan melekat oleh Kabaintelkam Polri, serta oleh fungsi inspektorat dan fungsi Propam sebagaimana Pasal 19 Undang-Undang Polri,” lanjut Dedy.

Dalam pemaparannya, Dedy turut menyebut ancaman sanksi pidana, etik, maupun disiplin bagi pelaksana atau pemberi perintah yang menyalahgunakan penyadapan. Penanganan pelanggaran harus dilakukan melalui mekanisme hukum dan pengawasan internal sesuai kewenangan masing-masing.

Pembahasan RUU tersebut berlangsung setelah perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah pihak, termasuk Presiden Prabowo Subianto, menjadi sorotan. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya membuka kemungkinan percepatan pembahasan rancangan itu.

RUU Penyadapan telah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional Prioritas 2026. DPR masih perlu membahas rumusan pasal secara menyeluruh agar kewenangan penegakan hukum tetap berjalan tanpa mengabaikan perlindungan privasi dan mekanisme pertanggungjawaban.

(rom/mby)