JAKARTA, ifakta.co – Aliansi Himalaya menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai membutuhkan evaluasi dan pertanggungjawaban terbuka.
Melalui aksi nasional yang direncanakan berlangsung di Rumah Negara Republik Indonesia pada 16 November 2026, aliansi tersebut membawa sejumlah persoalan, mulai dari penggunaan anggaran negara, pengadaan jasa influencer, penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), hingga penegakan hukum dan kualitas demokrasi.
Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi Himalaya menegaskan bahwa pemerintah harus menggunakan mandat rakyat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Mereka menilai jabatan publik merupakan amanah yang menuntut tanggung jawab, bukan kesempatan untuk mengutamakan kepentingan kekuasaan.
Aliansi Himalaya berpandangan bahwa masyarakat membutuhkan kebijakan yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari.
Pendidikan terjangkau, pelayanan kesehatan yang layak, kesempatan kerja, perlindungan lingkungan, serta pengelolaan anggaran yang transparan menjadi sejumlah kebutuhan yang harus pemerintah prioritaskan.
Mereka juga mempertanyakan penggunaan anggaran untuk program yang dinilai belum memiliki ukuran manfaat yang jelas. Menurut aliansi tersebut, pemerintah harus mampu menjelaskan urgensi, efektivitas, dan hasil setiap program yang menggunakan uang negara.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan ialah pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar yang disebut melibatkan PT Rans Animasi Indonesia.
Aliansi Himalaya mempertanyakan dasar kebutuhan, mekanisme pengadaan, transparansi pelaksanaan, serta ukuran keberhasilan program tersebut.
Mereka menilai penggunaan anggaran miliaran rupiah harus disertai penjelasan yang dapat diakses masyarakat. Publik, menurut mereka, berhak mengetahui bagaimana pemerintah merencanakan, menggunakan, dan mengevaluasi setiap anggaran.
Aliansi Himalaya menegaskan bahwa kritik tersebut bukan bentuk penghakiman terhadap pihak tertentu. Mereka justru meminta pemeriksaan dan evaluasi secara objektif agar penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam tuntutannya, aliansi juga menyebut adanya delapan paket pengadaan jasa influencer dengan nilai keseluruhan Rp14,69 miliar.
Mereka mendesak audit investigatif untuk memeriksa proses perencanaan, penentuan anggaran, pelaksanaan kontrak, hingga hasil program yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia tersebut.
Selain persoalan anggaran, Aliansi Himalaya menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan. Mereka menilai Karhutla tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan, keselamatan masyarakat, dan keberlanjutan ekosistem.
Karena itu, mereka mendesak pemerintah menetapkan Karhutla sebagai Bencana Nasional. Aliansi juga meminta aparat mengusut dugaan pembakaran hutan dan lahan secara transparan, independen, serta tanpa membedakan latar belakang pihak yang diperiksa.
Menurut mereka, pemerintah harus menangani Karhutla melalui langkah pencegahan, pengawasan, penegakan hukum, dan pemulihan lingkungan.
Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan pemulihan yang memadai.
Aliansi Himalaya mengingatkan agar penegakan hukum tidak hanya menyasar masyarakat kecil.
Mereka meminta aparat bertindak tegas terhadap siapa pun yang terbukti terlibat dalam perusakan lingkungan, termasuk pihak yang memiliki kekuatan ekonomi maupun politik.
Dalam aspek demokrasi, Aliansi Himalaya turut meminta pemerintah membuka ruang kritik dan dialog dengan masyarakat sipil. Mereka menilai kritik merupakan bagian dari pengawasan publik yang diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Mereka menolak segala bentuk pembungkaman aspirasi dan sikap antikritik.
Menurut aliansi, pemerintah harus bersedia menerima evaluasi masyarakat serta memberikan penjelasan atas kebijakan yang menggunakan anggaran negara.
Bagi Aliansi Himalaya, demokrasi tidak cukup hanya diwujudkan melalui pemilihan umum. Pemerintah juga harus menjamin transparansi, kebebasan berpendapat, penegakan hukum yang adil, dan pertanggungjawaban pejabat publik.
Berdasarkan berbagai persoalan tersebut, Aliansi Himalaya menyampaikan lima tuntutan utama. Pertama, mendesak pemerintah menetapkan Karhutla sebagai Bencana Nasional serta mengusut dugaan pembakaran hutan dan lahan secara transparan dan tanpa tebang pilih.
Kedua, mereka meminta audit investigatif terhadap delapan paket pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar yang disebut melibatkan PT Rans Animasi Indonesia.
Audit tersebut diharapkan mencakup proses perencanaan, mekanisme pengadaan, dasar penentuan anggaran, pelaksanaan kontrak, serta manfaat program bagi masyarakat.
Ketiga, Aliansi Himalaya mendesak pemerintah memprioritaskan anggaran negara untuk pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Keempat, mereka menuntut penguatan pemberantasan korupsi dan penghentian penyalahgunaan wewenang. Mereka juga meminta pemerintah memastikan setiap proses penegakan hukum berjalan secara profesional, adil, dan bebas dari intervensi kepentingan politik maupun ekonomi.
Kelima, aliansi meminta pemerintah membuka ruang dialog yang demokratis serta memberikan pertanggungjawaban publik atas setiap program dan kebijakan yang menggunakan uang rakyat.
Aliansi Himalaya menegaskan bahwa aksi nasional tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat sipil terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan.
Mereka menyatakan gerakan tersebut tidak bertujuan mencari sensasi, melainkan mendorong pemerintah menyelesaikan persoalan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Mereka juga mengingatkan bahwa kepercayaan publik harus dibangun melalui kinerja dan tindakan nyata. Setiap kebijakan perlu diuji, setiap anggaran harus dipertanggungjawabkan, dan setiap pejabat publik harus terbuka terhadap evaluasi masyarakat.
Melalui aksi tersebut, Aliansi Himalaya berharap pemerintah memberikan respons terhadap lima tuntutan yang mereka sampaikan. Mereka menegaskan bahwa anggaran negara harus kembali pada tujuan utamanya, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pernyataan penutupnya, Aliansi Himalaya menyampaikan pesan bahwa rakyat bukan objek pencitraan dan setiap penggunaan uang negara harus mengutamakan kepentingan publik.
“Rakyat bukan objek pencitraan! Uang negara adalah uang rakyat! Kekuasaan harus dipertanggungjawabkan!” demikian pernyataan sikap Aliansi Himalaya.
(mam/mam)























