JAKARTA, ifakta.co – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) masih mematangkan mekanisme pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan panitia ad hoc akan menyiapkan ketentuan teknis untuk memilih satu dari dua nama yang bakal diajukan Presiden Prabowo Subianto pada sidang paripurna 9 Desember 2026.

Salah satu hal yang belum diputuskan dalam pembahasan itu ialah penggunaan pemungutan suara atau musyawarah mufakat. Menurut Muzani, MPR belum menetapkan pilihan teknis karena panitia yang bertugas masih perlu menyusun mekanisme sidang secara terperinci.

“Soal mekanisme penyelenggaraan rapat paripurna, apakah voting atau apa, nanti akan dipersiapkan oleh panitia ad hoc,” kata Muzani seusai rapat gabungan di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026).

“Nanti panitia ad hoc yang akan menjelaskan tentang detail teknis pelaksanaan itu,” imbuhnya. Dengan demikian, penjelasan resmi mengenai tata cara pemilihan masih menunggu pekerjaan panitia tersebut.

MPR menjadwalkan pemilihan sekaligus pelantikan wakil presiden pada Rabu, 9 Desember 2026. Sebelum paripurna berlangsung, Presiden harus menyampaikan dua kandidat beserta berkas persyaratan kepada pimpinan MPR.

Muzani menjelaskan penyerahan nama ditetapkan paling lambat Rabu, 25 November 2026. Tenggat itu berkaitan dengan ketentuan penyampaian calon paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna, sehingga proses pemeriksaan berkas dapat berjalan lebih dahulu.

Tim verifikasi yang dipimpin Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat atau Rerie mendapat tugas memeriksa kelengkapan persyaratan dua kandidat. Pemeriksaan tersebut merupakan tahapan berbeda dari pemilihan yang akan berlangsung dalam sidang paripurna.

Muzani menyebut tim verifikasi disiapkan untuk bekerja dalam waktu terbatas setelah berkas diterima. Hasil pemeriksaan dibutuhkan sebelum para anggota MPR menentukan satu nama yang akan mengisi jabatan wakil presiden.

Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib sudah memberikan kerangka pemilihan. Pasal 140 ayat (1) mengatur bahwa MPR memilih satu calon dari dua nama usulan Presiden.

Sementara itu, ayat berikutnya memuat ketentuan mengenai pemilihan berdasarkan suara terbanyak. Aturan tertulis tersebut menjadi bagian penting yang perlu dijelaskan panitia ketika MPR mengumumkan rincian mekanisme persidangan.

Karena itu, pernyataan bahwa metode pemilihan masih dipersiapkan perlu dibaca bersama dengan aturan tata tertib yang berlaku. Belum ada keputusan teknis baru yang disampaikan Muzani dalam konferensi pers tersebut.

Pembahasan mengenai cara pemilihan berlangsung setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan wakil presiden pada 12 November 2026. Sesuai proses yang disiapkan MPR, dua nama pengganti diajukan Presiden, sedangkan pemilihan akhir berada di forum MPR.

Publik kini menunggu pengumuman kandidat sekaligus penjelasan prosedur sidang. Kepastian mekanisme akan menentukan bagaimana proses pemilihan berlangsung, termasuk cara penghitungan suara jika opsi tersebut diterapkan.

Sidang MPR menentukan calon wapres akan berlangsung 9 Desember. Ahmad Muzani menjelaskan mekanismenya sedang disiapkan panitia ad hoc, sementara tata tertib mengatur pemilihan.

(rom/mby)