MEDAN, ifakta.co – Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyiapkan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi ancaman bencana hidrometeorologi menjelang akhir tahun. Langkah tersebut menjadi bagian dari mitigasi banjir di Sumatera Utara dan Aceh setelah sejumlah wilayah sebelumnya mengalami dampak bencana.

Rencana itu dibahas melalui rapat koordinasi kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi di Pangkalan Udara Soewondo, Medan Polonia, Senin (16/11/2026). Pertemuan tersebut mempertemukan pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi penanganan sebelumnya sekaligus menyusun langkah antisipasi berikutnya.

Rapat dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi, serta sejumlah pejabat terkait turut menghadiri pembahasan itu.

Sugiono menjelaskan, koordinasi dilakukan dengan memperhatikan pengalaman sejumlah daerah di Aceh dan Sumatera Utara yang pernah terdampak Siklon Senyar. Menurutnya, langkah kesiapsiagaan perlu disusun bersama agar pemerintah memiliki acuan ketika menghadapi cuaca ekstrem.

“Kita koordinasi sama pemerintah daerah, Pemprov Sumut, dan beberapa kabupaten/kota yang kemarin pada saat siklon Senyar terdampak, juga Pemprov Aceh. Ini menjadi pegangan dalam rangka merencanakan upaya antisipasi dan mitigasi dampak bencana hidrometeorologi di ujung tahun ini,” ujar Sugiono.

Selain mempertimbangkan prakiraan cuaca, pemerintah juga menaruh perhatian pada kondisi sungai pascabencana. Sedimentasi yang tinggi dinilai harus segera ditangani melalui normalisasi aliran agar risiko luapan air dapat ditekan.

Sugiono menyampaikan bahwa penanganan bencana di wilayah Sumatera memperoleh perhatian dari Presiden. Rangkaian pembahasan tingkat pemerintah pusat disebut telah dilakukan untuk mempercepat langkah penanganan dan antisipasi.

“Presiden RI memberikan perhatian khusus terhadap penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Perhatian tersebut diwujudkan melalui beberapa kali rapat terbatas (Ratas) dalam dua pekan terakhir,” urainya.

Kepala BNPB Kristomei Sianturi mengatakan pihaknya siap merespons permintaan pemerintah daerah untuk menjalankan operasi modifikasi cuaca. Langkah ini ditujukan mengurangi intensitas hujan pada wilayah yang menghadapi risiko banjir.

“Gubernur Provinsi Aceh sudah mengirim surat kepada kami untuk meminta operasi modifikasi cuaca dalam rangka mengurangi jumlah intensitas hujan di wilayah Aceh. Kemudian juga sudah kami tawarkan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk mengerjakan hal yang sama,” jelas Kristomei.

BNPB menekankan bahwa modifikasi cuaca tidak dimaksudkan untuk menghilangkan hujan sepenuhnya. Operasi tersebut disiapkan sebagai salah satu upaya mengendalikan intensitas hujan, bersama penanganan pendangkalan sungai dan pembaruan kajian risiko bencana.

Pemerintah pusat juga mendorong sinkronisasi rencana dengan daerah serta keterlibatan akademisi dan ahli kebencanaan. Dengan demikian, langkah penanganan jangka pendek dapat dihubungkan dengan upaya pengurangan risiko yang lebih berkelanjutan.

Di tingkat daerah, Bobby Nasution meminta pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara menyampaikan peringatan cuaca ekstrem dari BMKG kepada masyarakat. Informasi tentang titik berkumpul saat banjir atau longsor juga menjadi bagian dari kesiapsiagaan.

“Tadi sudah ada titik-titik kumpul bila terjadi luapan air atau longsor. Pak Menko menyampaikan arahan agar setiap daerah yang berpotensi hujan dengan intensitas tinggi agar benar-benar menginformasikan sampai ke masyarakat untuk bisa waspada,” kata Bobby.

(mam/mby)