TANGERANG, ifakta.co – Menjelang penyelesaian proyek rehabilitasi Jembatan Kampung Karang Jetak, Desa Kandawati, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang, pelaksanaan pekerjaan justru kembali menuai tanda tanya. Proyek bernilai Rp3,4 miliar tersebut diduga belum sepenuhnya memperhatikan prosedur pelaksanaan konstruksi maupun penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Proyek yang dikerjakan CV Pusaka Puser Jawa dengan anggaran APBD Tahun 2026 sebesar Rp3.405.081.000 dan masa kontrak 150 hari kalender itu sebelumnya telah menjadi perhatian publik terkait kualitas konstruksi dan mekanisme pengawasan pekerjaan.
Berdasarkan pantauan langsung ifakta.co pada Sabtu (14/11/2026), sejumlah pekerja masih terlihat melakukan aktivitas penyelesaian pekerjaan di lokasi jembatan. Namun, pola pelaksanaan pekerjaan tersebut memunculkan kesan seolah berjalan tanpa pengawasan yang memadai.
Dalam dokumentasi lapangan, seorang pekerja terlihat melakukan aktivitas di sisi badan jembatan tanpa tampak mengenakan helm keselamatan maupun rompi keselamatan. Sementara itu, dalam pantauan pada saat tersebut, tidak terlihat kehadiran langsung PPTK dari dinas terkait maupun perwakilan perusahaan yang mendampingi aktivitas pekerjaan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius: sejauh mana fungsi pengawasan teknis dijalankan oleh PPTK, konsultan pengawas, dan pihak kontraktor?
Padahal, pekerjaan infrastruktur yang menggunakan uang rakyat tidak boleh sekadar mengejar target penyelesaian fisik. Setiap tahapan pekerjaan harus memperhatikan spesifikasi teknis, mutu konstruksi, serta perlindungan keselamatan tenaga kerja.
PPTK Jangan Hanya Mengandalkan Laporan Administrasi
Fungsi PPTK dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan tidak seharusnya berhenti pada urusan administrasi dan laporan progres. Pengendalian pelaksanaan kegiatan serta koordinasi pengawasan perlu dipastikan berjalan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Karena itu, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kabupaten Tangerang diminta turun langsung melakukan pemeriksaan terhadap kondisi pekerjaan rehabilitasi jembatan tersebut.
Kadis DBMSDA H. Iwan Firmansah bersama Kabid Jalan dan Jembatan H. Ardiansyah juga diharapkan memberikan penjelasan mengenai mekanisme pengawasan, kepatuhan terhadap spesifikasi kontrak, serta penerapan standar K3 oleh perusahaan pelaksana.
Jangan sampai proyek yang menelan anggaran lebih dari Rp3,4 miliar hanya dinilai dari bangunan yang terlihat selesai, sementara prosedur teknis dan keselamatan pekerja luput dari perhatian.
Muncul Dugaan Upaya Memengaruhi Pemberitaan
Di tengah sorotan terhadap pekerjaan tersebut, sebelumnya muncul dugaan adanya upaya untuk memengaruhi pemberitaan media.
Seorang pria berinisial AK yang mengaku sebagai orang kepercayaan HR menemui awak media ifakta.co di kawasan Alfa Villa Jamella pada Selasa malam (20/10/2026).
Dalam pertemuan yang disaksikan sejumlah rekan Pokja Wartawan Gunung Kaler Kresek (PWGK-KRESEK), AK menyampaikan bahwa kedatangannya merupakan atas perintah seseorang yang disebutnya sebagai bos HR.
“Iya, kami atas dasar suruhan Bos HR,” ujar AK ketika menyampaikan permintaan agar laporan negatif mengenai proyek tersebut kepada Gubernur Banten Andra Soni dicabut.
AK juga menyampaikan harapan agar pemberitaan mengenai proyek jembatan diarahkan pada hal-hal positif.
Namun, independensi pers tidak dapat ditentukan oleh permintaan pihak tertentu. Pemberitaan harus tetap berdasarkan fakta, verifikasi, dan kepentingan publik.
Menunggu Penjelasan Kontraktor dan Dinas
Hingga berita ini disusun, pihak HR maupun CV Pusaka Puser Jawa belum memberikan penjelasan resmi mengenai dugaan upaya memengaruhi pemberitaan maupun sejumlah persoalan pelaksanaan pekerjaan yang menjadi sorotan.
Publik kini menunggu keterbukaan pihak dinas, PPTK, konsultan pengawas, serta kontraktor untuk menjelaskan kondisi sebenarnya di lapangan.
Sebelum dilakukan pemeriksaan dan serah terima pekerjaan atau Provisional Hand Over (PHO), kualitas konstruksi, kesesuaian spesifikasi, dan pemenuhan aspek keselamatan kerja perlu dipastikan melalui pemeriksaan yang objektif.
Sebab, tanggung jawab pembangunan bukan hanya memastikan jembatan berdiri dan dapat digunakan, melainkan juga memastikan uang negara dibelanjakan sesuai ketentuan dan menghasilkan infrastruktur yang berkualitas.
Redaksi ifakta.co membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan prinsip Kode Etik Jurnalistik.
(sib/lex)
