TANGERANG, ifakta.co – Kegiatan NGEMAS 5 (Ngeriung Maesyal Suara Peternak) yang digelar Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, bersama komunitas peternak di Desa Pagenjahan, Kecamatan Kronjo, Kamis (12/11/2026), menjadi momentum pemerintah daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Kegiatan yang mengedepankan dialog, silaturahmi, dan musyawarah tersebut patut diapresiasi sebagai bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Namun, di balik agenda seremonial tersebut, terdapat persoalan infrastruktur yang tidak kalah penting dan membutuhkan perhatian serius, khususnya kondisi sejumlah pekerjaan betonisasi jalan di wilayah Kecamatan Kronjo.
Pasalnya, pekerjaan betonisasi di sejumlah ruas jalan dilaporkan mengalami keretakan hingga pecah-pecah, meskipun pekerjaan tersebut belum lama diselesaikan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai kualitas pelaksanaan pekerjaan, pengawasan teknis, hingga tanggung jawab penyedia jasa konstruksi.
Pemerintah Kabupaten Tangerang, khususnya Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA), diminta tidak hanya memastikan kegiatan pembangunan terlaksana secara administratif, tetapi juga menjamin kualitas hasil pekerjaan agar benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Seremonial dan kegiatan penyerapan aspirasi memang penting. Namun, memastikan jalan betonisasi yang rusak segera ditindaklanjuti dan diperbaiki sesuai spesifikasi teknis merupakan hal yang jauh lebih mendesak.
Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi laporan keberhasilan pembangunan, sementara kondisi infrastruktur di lapangan justru menunjukkan persoalan kualitas pekerjaan.
Karena itu, Bupati Tangerang diharapkan dapat mendorong dinas terkait untuk segera melakukan pemeriksaan langsung terhadap titik-titik betonisasi yang mengalami keretakan dan pecah-pecah di wilayah Kronjo.
Apabila ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, penyedia jasa maupun pihak pengawas harus diminta bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.
Pembangunan infrastruktur bukan sekadar menyelesaikan pekerjaan dan menggelar kegiatan peresmian atau seremonial. Lebih dari itu, kualitas, ketahanan, serta keselamatan masyarakat sebagai pengguna jalan harus menjadi prioritas utama.
Masyarakat kini menunggu langkah nyata pemerintah daerah. Jangan sampai betonisasi yang seharusnya menjadi solusi peningkatan infrastruktur justru menyisakan persoalan baru akibat lemahnya pengawasan dan tindak lanjut perbaikan.
(sib/lex)
