BOGOR, ifakta.co – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Bogor menyatakan dukungan terhadap upaya penegakan hukum dalam mengusut dugaan penyadapan ilegal, penyalahgunaan kewenangan, serta berbagai tindakan yang dinilai berpotensi mengancam konstitusi negara.
Ketua Umum HMI Cabang Kota Bogor, Moeltazam, menegaskan bahwa persoalan tersebut harus mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum.
Ia meminta setiap informasi dan laporan yang berkembang di tengah masyarakat ditindaklanjuti melalui proses hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Moeltazam, dugaan penyadapan tanpa dasar kewenangan yang jelas bukan persoalan sederhana. Praktik tersebut berpotensi menyentuh persoalan perlindungan privasi, keamanan informasi, hingga integritas penyelenggaraan negara.
Karena itu, ia mendorong Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memastikan aparat menjalankan penyelidikan dan penyidikan secara profesional agar masyarakat memperoleh kejelasan mengenai perkara tersebut.
“Kami mendorong langkah Kapolri untuk memastikan setiap fakta dibuka melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang profesional agar tidak menyisakan ketidakpastian di tengah masyarakat,” ujar Moeltazam.
Selain menyoroti dugaan penyadapan ilegal, HMI Cabang Kota Bogor juga mencermati munculnya berbagai narasi di ruang publik mengenai dugaan aktor intelektual yang dikaitkan dengan mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Menanggapi hal tersebut, Moeltazam meminta aparat melakukan penelusuran secara objektif. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum penyidik memperoleh bukti dan menyampaikan hasil pemeriksaan secara resmi.
Menurutnya, proses hukum harus melindungi prinsip keadilan sekaligus menjaga nama baik setiap orang. Spekulasi dan opini publik tidak boleh menggantikan pembuktian hukum.
Moeltazam juga menekankan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Ia menilai jabatan, kedudukan, maupun kedekatan seseorang dengan pusat kekuasaan tidak boleh memengaruhi objektivitas aparat dalam menangani perkara.
“Jika dalam proses hukum ditemukan bukti keterlibatan pihak tertentu, maka proses hukum harus berjalan tanpa pengecualian. Tidak boleh ada perlakuan istimewa dalam penegakan hukum,” tegasnya.
Lebih lanjut, HMI Cabang Kota Bogor mengingatkan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Peran tersebut diperlukan agar setiap institusi negara tetap menjalankan kewenangannya sesuai konstitusi.
Moeltazam berpandangan bahwa pengawasan masyarakat merupakan bagian dari kontrol demokratis. Selama berjalan sesuai koridor hukum, partisipasi publik justru dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara.
Ia juga menilai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah pejabat negara perlu mendapat perhatian khusus.
Jika penyidik menemukan bukti bahwa tindakan tersebut dilakukan secara sistematis dengan tujuan mengganggu atau melumpuhkan pemerintahan yang sah, aparat harus mendalami kemungkinan adanya tindak pidana lain, termasuk dugaan makar apabila unsur hukumnya terpenuhi.
Karena itu, HMI Cabang Kota Bogor meminta aparat tidak hanya mengungkap rangkaian peristiwa, tetapi juga menelusuri motif, peran setiap pihak, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain berdasarkan alat bukti yang sah.
HMI Cabang Kota Bogor berharap Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dapat memastikan seluruh proses penanganan perkara berlangsung independen, transparan, dan akuntabel.
Organisasi mahasiswa tersebut juga meminta aparat menjaga integritas penyidikan agar tidak terpengaruh kepentingan kelompok maupun tekanan dari pihak mana pun.
“Negara hukum tidak boleh tunduk pada kekuasaan maupun kepentingan kelompok. Setiap institusi negara wajib mempertanggungjawabkan kewenangannya kepada publik. Konstitusi harus dijaga dan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” tutup Moeltazam.
(mam/mam)
