JAKARTA, ifakta.co – Struktur anggaran pengadaan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat tahun 2025 memunculkan pola yang tidak biasa.
Berdasarkan penelusuran data Rencana Umum Pengadaan (RUP), belanja daerah di wilayah ini justru didominasi oleh honorarium, biaya operasional pendidikan, serta tenaga non-PNS, sementara proyek pembangunan fisik tidak menonjol dalam daftar paket bernilai besar.
Honorarium Hampir Rp 92 Miliar Jadi Sorotan
Iklan
Paket dengan nilai tertinggi tercatat pada kegiatan honorarium penyuluhan dan pendampingan aktivitas yang dikelola Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Jakarta Barat.
Paket dengan Kode RUP 39172272 tersebut memiliki nilai mencapai Rp 91,98 miliar dan dilaksanakan melalui mekanisme swakelola.
Besarnya nilai honorarium ini menjadi sorotan karena berbasis kegiatan non-fisik yang outputnya tidak selalu terukur secara langsung.
BOS Mendominasi Anggaran Pendidikan
Di sektor pendidikan, dominasi anggaran terlihat semakin kuat. Sejumlah paket Bantuan Operasional Sekolah (BOS) muncul berulang dengan nilai puluhan miliar rupiah. Salah satunya paket dengan Kode RUP 39278643 senilai Rp 77,69 miliar yang dikelola Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat.
Selain itu, terdapat paket lain dengan Kode RUP 55233818 senilai Rp 65,91 miliar di bawah Sudin Pendidikan Wilayah 2 yang menggunakan metode pengadaan dikecualikan.
Tak hanya itu, paket BOS lainnya juga tercatat dengan nilai signifikan, seperti Kode RUP 55235807 sebesar Rp 33,61 miliar, Kode RUP 39330248 sebesar Rp 29,20 miliar, serta Kode RUP 39333699 sebesar Rp 22,80 miliar.
Pola ini menunjukkan adanya pembagian paket berdasarkan wilayah atau satuan pendidikan, namun secara total menghasilkan akumulasi anggaran yang sangat besar.
Belanja Tenaga Non-PNS Serap Puluhan Miliar
Selain BOS, belanja untuk tenaga pendidikan non-PNS juga menyerap anggaran besar. Paket peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan non-PNS dengan Kode RUP 54095515 tercatat mencapai Rp 36,15 miliar.
Paket serupa lainnya dengan Kode RUP 55242082, 54095430, dan 55241826 masing-masing bernilai antara Rp 27 miliar hingga Rp 30 miliar. Seluruhnya berada di bawah pengelolaan Sudin Pendidikan dan masuk dalam kategori jasa lainnya.
Proyek Fisik Tidak Mendominasi
Sementara itu, paket yang berkaitan dengan pembangunan fisik justru tidak masuk dalam daftar anggaran terbesar. Beberapa pekerjaan konstruksi yang tercatat memiliki nilai relatif lebih kecil, seperti penyediaan jasa pelayanan umum kantor oleh Sudin Bina Marga dengan Kode RUP 54848026 senilai Rp 13,59 miliar, serta penyediaan tenaga pendidik dengan Kode RUP 54201156 senilai Rp 12,99 miliar.
Pengadaan Non-Tender Perlu Pengawasan
Temuan lain yang mencuat adalah penggunaan metode pengadaan non-tender pada sejumlah paket bernilai besar. Beberapa kegiatan dilaksanakan melalui skema swakelola maupun metode dikecualikan, yang berarti tidak melalui proses tender terbuka. Kondisi ini memerlukan pengawasan lebih ketat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Dominasi Belanja Operasional
Dari keseluruhan data tersebut, terlihat bahwa struktur belanja di Jakarta Barat lebih banyak terserap untuk kebutuhan operasional dan sumber daya manusia dibandingkan pembangunan infrastruktur.
Dominasi belanja non-fisik ini menimbulkan pertanyaan mengenai keseimbangan antara kebutuhan jangka pendek dan pembangunan jangka panjang.
Dengan nilai anggaran yang mencapai puluhan hingga hampir seratus miliar rupiah per paket, efektivitas penggunaan dana publik menjadi aspek penting yang perlu mendapat perhatian, terutama pada kegiatan berbasis honorarium dan operasional rutin yang dilakukan secara berulang setiap tahun. (Wl)
