Komisi XI DPR RI Berharap Kualitas Belanja Daerah Harus Efektif dan Efisien

- Jurnalis

Selasa, 16 November 2021 - 15:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo mengingatkan, kualitas belanja daerah harus lebih efektif dan efisien. Hal itu menjadi penting agar dapat mendorong dilakukannya belanja yang produktif, sehingga kualitas dana transfer daerah dapat dirasakan manfaatnya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kualitas belanja daerah harus lebih efektif dan efisien. Ini penting supaya daerah didorong untuk banyak melakukan belanja yang produktif. Sehingga kualitas dari dana transfer daerah yang semakin tahun semakin besar itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dirasakan hasilnya oleh masyarakat bukan hanya oleh pemerintah daerah saja,” tegas Andreas saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi XI DPR RI ke Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, Senin (15/11/2021) kemarin.

Dalam kunjungan ini, Komisi XI DPR RI hendak menyerap masukan dari pemerintah daerah beserta para stakeholder guna memperkaya pembahasan Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (RUU HKPD).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Pembahasan (RUU HKPD) tingkat I dilakukan melalui panitia kerja HKPD. Nanti panja akan melakukan rapat lagi untuk menyempurnakan sesuai masukan-masukan,” jelas politisi PDI-Perjuangan ini.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengatakan bahwa tujuan RUU HKPD adalah agar keuangan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat tidak memiliki kesenjangan. Namun kenyataan di lapangan, meski Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sudah dilakukan, kemandirian fiskal itu belum, belum terjadi.

“Kenyataannya (pemerintah) daerah memang sangat menggantungkan anggarannya kepada TKDD dan bahkan proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sangat kecil, 80 persen dari proporsi anggaran itu berasal dari daerah. Sehingga bisa dibayangkan ketika negara tidak memiliki cukup dana untuk ditransfer atau daerah mengharapkan terlalu besar, sementara negara tidak bisa mengabulkan, ini daerah tidak akan bisa membangun daerahnya,” pungkas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Anis menambahkan, bahwa hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah itu harus dibangun, pemerintah pusat berkewajiban mentransfer sebagai konsekuensi dari tanggungjawab pemerintah pusat. Sementara pemerintah daerah bertanggungjawab untuk membangun daerahnya.

“Mudah-mudahan RUU HKPD yang sedang dibahas di Komisi XI ini bisa menjembatani itu dan kita berusaha di Komisi XI itu untuk melihat ketimpangan itu dan sedapat mungkin daerah mendapatkan manfaat termasuk juga evaluasi diri sendiri Agar penggunaan transfer itu betul-betul bisa berdaya guna sehingga daerah bisa membangun daerahnya dengan baik,” harapnya.

(amy)

Berita Terkait

Perlindungan Petani Minim, DPRD Kabupaten Tangerang Tetapkan 3 Raperda
Haji Sarmilih.SH Gelar Bimtek Saksi TPS untuk Memastikan Kemenangan
Kecamatan Palmerah Lantik 655 Anggota Bawaslu
Ratusan Warga Kampung Can Tiga Antusias Hadiri sosialisasi Pemilu Partai PPP
Legislator Minta Pemerintah Lakukan Deteksi Dini Terhadap Virus Polio
Ratusan Warga Sudimara Hadiri Sosialisasi Partai PPP di Perumahan Pedurenan Villa
Dibawah Rintik Gerimis Ratusan Warga Hadiri Sosialisasi Partai PPP di Kelurahan Sudimara
Caleg DPRD Provinsi Banten Haji Sarmilih.SH Resah dengan Keadaan Pertanahan di Wilayah Tangerang

Berita Terkait

Kamis, 28 Maret 2024 - 19:54 WIB

Wasekjen Walubi Romo Asun Disalami Presiden Jokowi di Kongres Hipmabudhi ke -XII

Kamis, 28 Maret 2024 - 19:13 WIB

Chandra Aditiya Nugraha siap Maju Menjadi Ketua Umum Hikmahbudhi Periode 2024-2026

Rabu, 27 Maret 2024 - 23:14 WIB

Kodim 0505/Jakarta Timur Peringati Nuzulul Qur’an Bersama Warga Utan Kayu

Rabu, 27 Maret 2024 - 17:57 WIB

Majalah Eksekutip Komunitas Todays Berbagi 150 Nasi Kotak pada Warga yang Melintas Didepan Sedayu Mall

Rabu, 27 Maret 2024 - 17:30 WIB

Bimbel Koguredu Kembali Bagikan 150 Nasi Kotak untuk Berbuka Puasa

Rabu, 27 Maret 2024 - 17:02 WIB

Bapas Kelas 1 Jakbar Santuni Puluhan Klien Anak Pemasyarakatan dan Yatim Piatu

Rabu, 27 Maret 2024 - 15:05 WIB

Mampukah Indonesia Mencapai Zero Diskriminasi HIV pada 2030

Senin, 25 Maret 2024 - 17:16 WIB

PT KCN Ikut Partisipasi Berikan Santunan di Acara FKPPI Cilincing

Berita Terbaru

Eksplorasi konten lain dari ifakta.co

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca