JAKARTA – Guna mengoptimalkan penyelenggaraan Program JKN-KIS, BPJS Kesehatan menjalin kerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), Senin (21/03) lalu.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti mengatakan, pihaknya siap memperkuat kolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN.
Hal ini untuk memastikan pemohon pendaftaran peralihan hak tanah dan hak atas satuan rumah susun karena jual beli, merupakan peserta aktif Program JKN-KIS.
Iklan
Ghufron pun mengapresiasi Kementerian ATR/BPN selaku instansi pertama yang menindaklanjuti Inpres Nomor 1 Tahun 2022 dengan menerbitkan Surat Edaran Dirjen PHPT Kementerian ATR/BPN yang mensyaratkan kepesertaan JKN-KIS aktif dalam proses jual beli tanah per 1 Maret 2022.
Ghufron merinci, Per Februari 2022, jumlah total peserta JKN-KIS adalah 236,8 juta jiwa atau sekitar 86% dari populasi penduduk Indonesia.
Tinggalkan Balasan