Saat ada Demo, Mendagri Himbau Pemda Selalu Terima Aspirasi Masyarakat dan Mahasiswa

iFAKTA.CO, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengimbau Pemerintah Daerah (Pemda) menerima secara langsung aspirasi masyarakat, termasuk aspirasi mahasiswa, saat ada demontrasi di wilayahnya.

“Kami meminta dan mengharapkan bahwa DPRD yang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah bersama kepala daerahnya untuk menerima dengan baik unjuk rasa atau demo-demo mahasiswa yang menyampaikan aspirasi, untuk bisa diteruskan, baik ke DPR RI ataupun kepada Pemerintah Pusat,” kata Mendagri dalam Konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (26/9/2019).  

Tak hanya itu, ia juga meminta kepala daerah bersama berbagai pihak untuk melakukan pengawasan agar tidak mempercayai informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau hoaks.  

“Meminta kepala daerah agar mengarahkan seluruh aparatur di wilayahnya, termasuk para guru, kepala sekolah, untuk melakukan kontrol, mengingatkan kepada para guru, para medis, para perawat, civitas akademik perguruan tinggi, untuk berhati-hati mencerna informasi yang berawal dari media sosial, Facebook, meme. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Forkopimda, Kapolda, hingga Kapolsek, Kajati, sampai Kajari yang ada fungsi-fungsi intelijennya,” ujarnya.  

Imbauan itu juga Mendagri sampaikan agar kepala daerah dapat mencermati gelagat perkembangan dinamika nasional yang sampai ke daerah. 

“Kemendagri mengharapkan kepada seluruh kepala daerah yang ada, mencermati gelagat perkembangan dan dinamika nasional sampai ke daerah dan segera mengambil langkah untuk menciptakan harmoni dan ketentraman dan ketertiban masyarakat disekitarnya,” imbuhnya. 

Meski demikian, pihaknya menjamin stabilitas politik dalam negeri saat ini semua terjaga dengan baik, aman terkendali, dengan tetap meminta agar seluruh elemen bangsa menahan diri dan menghentikan segala tindakan yang melanggar hukum. 

“Pemerintah provinsi, pemda kabupaten/kota, sampai tingkat kelurahan dan desa wajib menjaga ketentraman dan keamanan warga masyarakatnya. Stabilitas kehidupan sosial politik itu harus kita jaga bersama dengan berkomunikasi dan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh parpol, tokoh adat, pengusaha, pemuda, siswa dan mahasiswa, guru, dosen, serta cendikiawan,” tuturnya.

Mendagri pun meminta partisipasi seluruh pihak dalam memberikan pendidikan dan wawasan kepada masyarakat di sekitarnya agar hati-hati dalam bersikap dan merespons segala informasi dalam media sosial yang justru diproduksi oleh kelompok tertentu untuk menimbulkan adu domba atau konflik antarmasyarakat. (jpp/pend)