JAKARTA, ifakta.co – Pengajuan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden memunculkan pertanyaan mengenai hak keuangan dan fasilitas yang dapat diterima setelah tidak lagi menjabat. Ketentuan penggantian wapres berjalan melalui mekanisme konstitusi, sementara hak mantan pejabat diatur dalam undang-undang tersendiri.
Gibran menyampaikan surat pernyataan berhenti dari jabatan wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat pada Kamis (12/11/2026). Dalam surat tersebut, ia menyatakan pengunduran diri dilakukan atas permintaan sendiri dan meminta tindak lanjut sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Rapat gabungan MPR menetapkan rencana sidang paripurna pada 2 Desember 2026. Berdasarkan jadwal yang disebutkan, Presiden Prabowo Subianto perlu menyerahkan dua nama calon wakil presiden paling lambat 14 hari sebelum sidang, yakni 18 November 2026.
Di luar tahapan pengisian jabatan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 mengatur hak keuangan dan administratif bagi presiden, wakil presiden, serta mantan presiden dan wakil presiden. Ketentuan itu menjadi dasar untuk menilai fasilitas yang dapat diperoleh setelah pemberhentian dengan hormat.
Pasal 6 ayat (1) mengatur hak pensiun bagi wakil presiden yang berhenti dengan hormat. Adapun Pasal 6 ayat (2) menyebut besaran pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir ketika masih menjabat.
Selain pensiun pokok, mantan wakil presiden dapat memperoleh tunjangan sesuai ketentuan peraturan mengenai pensiun yang berlaku. Besaran nominal uang yang benar-benar diterima tidak dapat dipastikan hanya dari ketentuan persentase tersebut tanpa melihat dasar gaji dan aturan pelaksanaannya.
Pasal 7 mengatur sejumlah fasilitas lain yang disediakan negara. Di antaranya biaya rumah tangga untuk kebutuhan air, listrik, dan telepon, serta biaya perawatan kesehatan bagi mantan wakil presiden beserta keluarganya.
Undang-undang tersebut juga mengatur penyediaan rumah kediaman yang layak berikut perlengkapannya. Negara dapat menyediakan kendaraan dinas beserta pengemudi, serta staf yang berasal dari pegawai negeri untuk mendukung kebutuhan mantan pejabat.
Sementara itu, pengamanan bagi mantan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya diatur dalam ketentuan tersendiri. Dengan demikian, tidak seluruh fasilitas memiliki dasar teknis yang sama, meskipun semuanya berkaitan dengan status mantan pejabat negara.
Pasal 9 menyebut hak dan fasilitas mulai diberikan pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat. Artinya, pengajuan surat pengunduran diri tidak otomatis sama dengan tanggal mulai berlakunya seluruh hak tersebut.
Hak tertentu dapat berakhir apabila mantan presiden atau wakil presiden meninggal dunia maupun kembali menduduki jabatan presiden atau wakil presiden. Dalam hal pejabat meninggal dunia, undang-undang juga mengatur hak keluarga yang ditinggalkan, termasuk pensiun janda atau duda sesuai persyaratan.
Dengan demikian, hak pensiun dan fasilitas Gibran bergantung pada penyelesaian proses pemberhentiannya secara hukum. Pengaturan tersebut tidak dapat disamakan dengan pemberian otomatis seluruh fasilitas segera setelah surat pengunduran diri disampaikan.
(rom/mby)
