JAKARTA, ifakta.co – Penyidikan dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara terus berlanjut. Kejaksaan Agung memeriksa seorang saksi dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Tenggara pada Selasa, 10 November 2026. Pemeriksaan berlangsung setelah penyidik menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi dalam perkara yang mencakup kegiatan usaha pertambangan sepanjang 2013 hingga 2025.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menyatakan saksi yang memenuhi panggilan berinisial JF. “Adapun saksi yang hadir memenuhi panggilan Penyidik untuk dimintai keterangannya yaitu saudara JF dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Tenggara,” ungkap Anang dalam keterangan resmi yang dipublikasikan Selasa malam.
Kejaksaan menjelaskan pemeriksaan saksi bertujuan memperkuat pembuktian dan melengkapi berkas penyidikan. Dalam pengumuman tersebut, JF disebut berstatus saksi. Tidak ada penjelasan mengenai materi keterangan yang disampaikan maupun dugaan peran pribadi saksi dalam perkara.
PT BSJ sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka korporasi melalui surat penetapan Nomor 58/F.2/Fd.2/11/2026 tertanggal 6 November 2026. Menurut Kejaksaan, keputusan diambil setelah pengumpulan alat bukti yang dinilai cukup dan pelaksanaan gelar perkara pada tanggal yang sama.
Sebelum penetapan tersangka, penyidik telah menghimpun keterangan dari 36 saksi. Pada Senin, 9 November 2026, tim penyidik bersama petugas forensik digital juga melakukan penggeledahan pada enam kantor perusahaan yang diduga berafiliasi dengan AK. Lokasinya tersebar di Kendari, Konawe Utara, serta Buton Tengah.
Lokasi yang disebut Kejaksaan meliputi dua kantor PT ANI, kantor PT KAA, dua kantor PT AMI, dan kantor PT AMID. Penyidik menyita dokumen kegiatan pertambangan dan perizinan, termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Biaya atau RKAB serta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Barang bukti elektronik yang diamankan mencakup laptop, telepon genggam, dan komputer.
“Tim Penyidik akan meneliti barang bukti yang disita untuk mendalami keterkaitannya dengan kegiatan usaha PT BSJ dan perusahaan yang diduga terafiliasi dengan PT BSJ. Pemeriksaan forensik digital akan dilakukan sesuai kebutuhan pembuktian,” ujar Anang. Kejaksaan juga menyatakan tindakan penyitaan dalam rangkaian penyidikan telah memperoleh persetujuan pengadilan negeri.
Penelusuran perizinan menjadi salah satu aspek penting karena tata kelola tambang berhubungan dengan aktivitas korporasi, pemanfaatan kawasan, dan pengawasan pemerintah. Meski begitu, penyitaan dokumen maupun penggeledahan kantor tidak dengan sendirinya membuktikan kesalahan setiap perusahaan atau orang yang terkait dengan lokasi tersebut.
Belum ada rincian nilai kerugian negara ataupun kesimpulan akhir mengenai pihak lain dalam pengumuman terbaru. Kejaksaan menegaskan penyidikan dilakukan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah. Perkara ini masih berada pada tahap penyidikan, sehingga penilaian atas kesalahan pidana menjadi kewenangan pengadilan melalui proses pembuktian.
(Wl/wl)
