JAKARTA, ifakta.co – Salinan lengkap putusan kasasi Mahkamah Agung mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka telah dipublikasikan, menurut artikel sumber yang terbit Selasa (10/11/2026). Dokumen itu memuat amar pembatalan surat sekaligus pertimbangan yang merujuk putusan Mahkamah Konstitusi.
Perkara bernomor 742 K/TUN/2026 diputus pada 30 Oktober 2026. Penggugat M Subhan mengajukan perkara melawan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah terkait surat yang digunakan dalam persyaratan pencalonan wakil presiden.
Objek sengketanya ialah Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019. Berdasarkan uraian salinan dalam artikel sumber, MA mengabulkan gugatan seluruhnya, membatalkan surat tersebut, dan mewajibkan tergugat mencabutnya.
Majelis kasasi dipimpin Yulius, dengan Maftuh Effendi serta Hari Sugiharto sebagai hakim anggota. Putusan itu membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT tertanggal 12 Agustus 2026.
Sebelumnya, pengadilan tingkat banding tersebut menguatkan putusan PTUN Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT yang diputus pada 21 Mei 2026. Dengan demikian, perkembangan kasasi mengubah hasil pemeriksaan pada dua tingkat peradilan sebelumnya.
Dalam pertimbangannya, majelis MA merujuk putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Artikel sumber menjelaskan bahwa pertimbangan MK mengenai pembuktian dokumen pendidikan menjadi bagian dari penilaian terhadap objek sengketa.
MK sendiri tidak menerima permohonan yang diajukan Denny Indrayana dan pihak lainnya. Namun, pertimbangannya menyebut tidak ditemukannya bukti yang meyakinkan mengenai dokumen kelulusan setara SMA yang dipersoalkan dalam persidangan.
Menurut uraian putusan yang dimuat artikel sumber, MA memandang perkembangan tersebut sebagai fakta hukum baru yang berpengaruh pada keadaan hukum objek sengketa. Majelis kemudian menilai terdapat alasan yang cukup untuk mengabulkan kasasi tanpa membahas alasan lainnya.
Perkembangan publikasi salinan itu berbeda dari tanggapan pemerintah pada saat dokumen lengkap belum tersedia. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti sebelumnya belum memerinci tindak lanjut kementeriannya atas putusan tersebut.
“Belum ada proses hukum lebih lanjut,” kata Mu’ti setelah rapat bersama pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Jumat (6/11/2026).
Ketika ditanya mengenai pembahasan internal, Mu’ti juga belum memberikan penjelasan lebih jauh. Keterangan itu disampaikan empat hari sebelum artikel mengenai publikasi salinan lengkap ini terbit.
Sementara itu, Gibran sebelumnya menanggapi polemik pendidikan dengan menyatakan bahwa ia tidak mungkin melanjutkan kuliah apabila tidak menyelesaikan pendidikan setara SMA. Tanggapan pada 7 Oktober 2026 itu menjadi konteks pemberitaan, bukan respons baru terhadap salinan kasasi yang diberitakan pada 10 November.
(cin/mby)
