JAKARTA, ifakta.co – Anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi PKS Yanuar Arif Wibowo mengangkat kertas berisi desakan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Ia menyebut aksi tersebut sebagai inisiatif pribadi.
Yanuar memperlihatkan tulisan “Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan” kepada kamera wartawan di tengah kerumunan anggota dewan. Pesan itu berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran dan wacana penggunaan hak menyatakan pendapat di DPR.
Kepada wartawan, Yanuar menjelaskan bahwa rapat paripurna tidak menyediakan kesempatan interupsi baginya untuk menyampaikan persoalan tersebut. Ia kemudian memilih membawa pesan tertulis sebagai cara menyalurkan aspirasi yang menurutnya berkembang di masyarakat.
“Singkat, padat, jelas. Karena penjelasannya terlalu panjang, semua orang juga sudah paham,” ucap Yanuar.
Ia menegaskan tindakan membawa kertas itu merupakan keputusan sendiri. Dalam penjelasannya, Yanuar mengaitkan langkah tersebut dengan hak konstitusional anggota DPR untuk menyatakan pendapat.
Selain menyampaikan pesan melalui poster, Yanuar mengaku telah menandatangani dokumen usulan hak menyatakan pendapat. Ia menyebut dirinya sebagai anggota ke-12 dari Fraksi PKS yang membubuhkan tanda tangan.
Menurut Yanuar, anggota dari partai lain juga ikut memberikan tanda tangan. Ia menilai jumlah pengusul sudah mencapai sedikitnya 25 anggota dan meminta proses berikutnya ditangani pimpinan DPR.
Penilaian mengenai kecukupan pengusul itu merupakan keterangan Yanuar. Aksi membawa poster maupun penandatanganan dokumen tidak sama dengan keputusan kelembagaan DPR untuk memberhentikan wakil presiden.
Wacana penggunaan hak menyatakan pendapat juga memperoleh perhatian dari PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut adanya masukan berbagai kelompok masyarakat agar partainya ikut mengajukan hak tersebut.
Sementara itu, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan pilihan pada hak menyatakan pendapat dibandingkan interpelasi atau angket. Menurut penilaiannya, persoalan yang berkembang tidak lagi memerlukan pertanyaan seperti dalam interpelasi.
Doli juga menilai penggunaan hak angket akan membutuhkan proses panjang. Ia mengaitkan pandangannya dengan putusan MA dan MK yang menjadi latar pembahasan mengenai persyaratan pendidikan Gibran.
Berbagai sikap itu memperlihatkan dorongan sebagian anggota untuk menindaklanjuti persoalan melalui parlemen. Namun, pandangan masing-masing politikus tetap perlu dibedakan dari hasil persetujuan resmi lembaga dan tahapan konstitusional yang harus ditempuh.
(rom/mby)
