JAKARTA, ifakta.co – Konstitusi mengatur mekanisme pengisian jabatan wakil presiden apabila terjadi kekosongan. Ketentuan itu kembali menjadi perhatian setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menempatkan Presiden sebagai pihak yang mengusulkan dua calon pengganti. Selanjutnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih salah satu dari kedua calon tersebut.
Batas waktu yang ditetapkan konstitusi adalah paling lambat 60 hari ketika terjadi kekosongan wakil presiden. Dengan demikian, tenggat itu berkaitan dengan kondisi kekosongan jabatan, bukan semata-mata munculnya pemberitaan tentang niat mengundurkan diri.
Ketentuan tersebut dapat diperiksa dalam naskah UUD 1945 pada laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Jenderal DPR. Mekanismenya membedakan peran pengusul calon dan lembaga yang melakukan pemilihan.
Dalam konteks perkembangan pada Selasa (10/11/2026), Prasetyo mengatakan Gibran bertemu Prabowo sekitar dua setengah jam. Salah satu pembicaraan menyangkut keinginan mundur di tengah dinamika mengenai putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
“Pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden pertemuan kurang lebih 2,5 jam,” kata Prasetyo dalam kutipan pernyataan yang dimuat artikel sumber.
Keterangan itu disampaikan Prasetyo melalui konferensi pers di Istana. Artikel sumber belum memuat pernyataan langsung Gibran yang mengumumkan bahwa ia sudah resmi meninggalkan jabatan.
Di parlemen, pemberitaan terbaru menyebut 50 anggota dari enam fraksi telah menandatangani usulan hak menyatakan pendapat terkait polemik dokumen pendidikan Gibran. Usulan tersebut merupakan proses politik yang berbeda dari pengisian jabatan apabila kemudian benar-benar terjadi kekosongan.
Karena itu, aturan mengenai dua calon tidak dapat dibaca sebagai pengumuman bahwa Presiden sudah mengajukan nama pengganti. Artikel sumber belum menyebut identitas calon ataupun jadwal sidang pemilihan oleh MPR.
Pembahasan mekanisme ini bersifat penjelasan atas ketentuan konstitusi. Pelaksanaannya tetap bergantung pada terpenuhinya kondisi kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
(rom/mby)
