JAKARTA, ifakta.co– Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sempat menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
Gibran disebut menyampaikan niat tersebut langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana pada Selasa (10/11).
Prasetyo menjelaskan, pertemuan antara Presiden dan Wakil Presiden berlangsung sekitar dua setengah jam. Salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut berkaitan dengan dinamika politik dan hukum yang berkembang setelah munculnya putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik dokumen pendidikan Gibran.
“Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat memang benar pagi hari tadi Pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Selasa (10/11).
Ia kemudian mengungkapkan bahwa Gibran menyampaikan niat untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden di tengah perkembangan persoalan tersebut.
“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” lanjut Prasetyo.
Meski demikian, Prasetyo menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak menolak keinginan tersebut sebagaimana kabar yang beredar. Menurutnya, Presiden justru memberikan sejumlah masukan dalam diskusi bersama Gibran.
“Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau Bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut.
Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran. Dan Pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN.”
Pernyataan mengenai niat pengunduran diri Gibran muncul ketika tekanan politik di parlemen terhadap polemik dokumen pendidikannya semakin menguat.
Sebanyak 50 anggota DPR yang mewakili enam fraksi disebut telah mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Dorongan itu berkaitan dengan putusan MA dan MK mengenai dokumen pendidikan Gibran yang sebelumnya menjadi sorotan publik.
Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.
Putusan tersebut juga berkaitan dengan pertimbangan MK sebelumnya yang menyatakan tidak menemukan dokumen bukti kelulusan setara SMA Gibran ketika menempuh pendidikan di Singapura dan Australia.
Merespons perkembangan itu, sejumlah anggota DPR mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Hak tersebut dapat digunakan DPR untuk menyikapi sejumlah persoalan, termasuk dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Ruang lingkupnya mencakup dugaan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, hingga kondisi ketika Presiden atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.
Sementara itu, Gibran sebelumnya telah memberikan tanggapan mengenai polemik ijazah dan putusan MK.
Ia menyatakan bahwa dirinya tidak mungkin dapat melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi apabila tidak menyelesaikan pendidikan setingkat SMA.
“Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” kata Gibran, Rabu (7/10).
(mam/mam)
