YOGYAKARTA, ifakta.co – Komunikasi krisis bukan sekadar menyampaikan informasi secepat mungkin kepada publik. Sebaliknya, setiap pernyataan harus lahir dari pemahaman yang utuh terhadap persoalan, didukung fakta yang telah terverifikasi, serta mempertimbangkan dampak yang mungkin muncul. Tanpa langkah tersebut, sebuah pernyataan justru berpotensi memperkeruh situasi dan menurunkan kepercayaan publik.
Juru Bicara Universitas Gadjah Mada (UGM), I Made Andi Arsana, S.T., M.E., Ph.D., menilai komunikasi krisis memerlukan strategi yang matang. Menurutnya, seorang juru bicara harus mampu menjaga keseimbangan antara kecepatan, akurasi, dan kredibilitas agar informasi yang tersampaikan benar-benar memberi kepastian kepada masyarakat.
Ia pun membagikan empat prinsip utama yang perlu menjadi pegangan dalam mengelola komunikasi krisis, khususnya di lingkungan perguruan tinggi. Namun, prinsip tersebut juga relevan diterapkan oleh lembaga pemerintah, organisasi, maupun perusahaan.
Iklan
1. Pastikan Fakta Sudah Terverifikasi
Prinsip pertama adalah memahami persoalan secara menyeluruh sebelum memberikan pernyataan kepada publik. Andi menegaskan, seorang juru bicara tidak boleh terburu-buru berbicara apabila masih terdapat informasi yang belum jelas.
Menurutnya, proses verifikasi bukan sekadar prosedur administratif. Langkah tersebut justru menjadi fondasi utama untuk membangun kepercayaan masyarakat.
Ia mencontohkan pengalamannya saat menangani berbagai isu strategis di UGM. Sebelum menyampaikan keterangan kepada media, ia lebih dahulu berdiskusi dengan pimpinan universitas, fakultas, sekretariat universitas, hingga tim humas agar memperoleh gambaran yang utuh.
“Saya ingin memahami dulu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau kita sudah yakin dengan kebenarannya, kita bisa menyampaikan pesan dengan lebih tenang.”
Ia menambahkan, keyakinan terhadap fakta akan membuat penyampaian informasi menjadi lebih percaya diri dan tidak mudah terpancing berbagai opini yang berkembang.
“Kalau kita sendiri masih ragu, akan sulit meyakinkan orang lain. Memahami fakta adalah langkah pertama yang tidak boleh terlewatkan,” katanya.
2. Bedakan Peran Pribadi dan Representasi Institusi
Prinsip berikutnya ialah menjaga batas antara identitas pribadi dan tanggung jawab profesional. Menurut Andi, seseorang yang berperan sebagai juru bicara harus mampu membedakan pendapat pribadi dengan sikap resmi institusi.
Hal tersebut juga berlaku ketika menggunakan media sosial. Ia menilai setiap unggahan perlu mempertimbangkan posisi dan tanggung jawab yang melekat pada diri seseorang.
“Kita harus bisa memilih mana yang layak disampaikan sebagai pribadi dan mana yang harus disampaikan sebagai representasi institusi,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, kemampuan menjaga peran akan membantu mempertahankan kredibilitas sekaligus mencegah munculnya persepsi yang keliru di tengah masyarakat.
3. Tidak Semua Krisis Harus Langsung Dijawab
Andi mengingatkan bahwa komunikasi krisis tidak selalu mengharuskan institusi segera memberikan tanggapan. Dalam kondisi tertentu, menahan diri justru menjadi strategi komunikasi yang lebih tepat selama proses penelusuran fakta masih berlangsung.
Menurutnya, setiap pernyataan kepada publik harus melalui pertimbangan yang matang. Sebab, informasi yang belum lengkap dapat memunculkan spekulasi baru dan memperluas krisis.
“Kadang diam bukan berarti tidak bekerja. Justru itu bisa menjadi pilihan paling bijaksana sampai kita benar-benar siap menyampaikan informasi kepada publik,” pungkasnya.
Ia menegaskan, diam dalam konteks komunikasi krisis bukan berarti mengabaikan persoalan. Sebaliknya, langkah tersebut menunjukkan bahwa institusi sedang bekerja mengumpulkan data dan memastikan setiap informasi yang akan disampaikan benar-benar akurat.
4. Jangan Berhenti Belajar
Menurut Andi, juru bicara juga harus memiliki kemauan belajar yang tinggi. Sebab, tidak semua persoalan sesuai dengan latar belakang keilmuan yang dimiliki.
Saat menghadapi isu tertentu, ia mengaku pernah mempelajari istilah medis, memahami proses laboratorium, hingga membaca hasil penelitian agar dapat menjelaskan persoalan secara tepat kepada masyarakat.
Selain itu, ia juga aktif berdiskusi dengan para pakar agar setiap informasi yang tersampaikan tetap akurat.
“Tidak semua kasus sesuai dengan latar belakang keilmuan kita. Karena itu, jangan ragu belajar dan berdiskusi dengan ahlinya,” tuturnya.
Ia menilai proses belajar menjadi kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan dari tugas seorang juru bicara. Terlebih, perkembangan informasi di era digital berlangsung sangat cepat sehingga kemampuan memahami isu baru menjadi semakin penting.
Keempat prinsip tersebut menunjukkan bahwa komunikasi krisis yang efektif tidak hanya bergantung pada kemampuan berbicara. Seorang juru bicara juga harus menguasai substansi persoalan, terus memperbarui pengetahuan, menjaga profesionalisme, serta mampu menentukan waktu yang tepat untuk menyampaikan informasi. Dengan cara itu, kepercayaan publik dapat tetap terjaga meski institusi menghadapi situasi krisis.
(naf/lex)
