JAKARTA, ifakta.co – Gelombang demonstrasi mahasiswa yang terjadi di berbagai daerah dalam beberapa waktu terakhir menjadi sorotan publik. Berbagai aksi tersebut umumnya menyoroti pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah yang dinilai masih menghadapi berbagai kendala di lapangan.
Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. Isnaini Mualidin, menilai kritik yang berkembang tidak selalu ditujukan pada tujuan program pemerintah. Menurutnya, sebagian besar kritik justru muncul karena persoalan tata kelola dan pelaksanaan kebijakan.
Ia menjelaskan bahwa sejumlah program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada dasarnya memiliki orientasi yang positif. Program-program tersebut dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat pembangunan nasional.
Iklan
Salah satu contohnya ialah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia. Selain itu, pemerintah juga menjalankan program Koperasi Desa Merah Putih yang berfokus pada penguatan ekonomi masyarakat desa melalui sistem koperasi.
Meski demikian, Isnaini menilai keberhasilan sebuah program tidak hanya ditentukan oleh konsep yang baik. Sebaliknya, kualitas implementasi menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan kebijakan di lapangan.
“Secara ide dan konsep program-program tersebut baik. Namun, persoalannya terletak pada tata kelola dan implementasinya. Di sinilah muncul berbagai ketidakpuasan. Akibatnya, kondisi ini memicu kritik dari masyarakat maupun mahasiswa,” ujarnya.
Menurutnya, salah satu persoalan yang banyak mendapat perhatian berkaitan dengan pengelolaan anggaran. Pemerintah memang menerapkan sejumlah langkah efisiensi untuk mendukung program prioritas. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan dampak terhadap sektor lain yang juga membutuhkan dukungan anggaran.
Isnaini menegaskan bahwa upaya meningkatkan kualitas gizi anak perlu mendapat dukungan penuh. Namun demikian, pemerintah tetap harus menjaga keseimbangan alokasi anggaran agar sektor strategis lainnya tidak mengalami penurunan perhatian.
Selain itu, ia juga mendorong pemerintah untuk memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak. Dengan demikian, pelaksanaan program dapat berlangsung lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.
“Tujuan efisiensi tentu baik, tetapi pelaksanaannya harus tepat. Jangan sampai upaya efisiensi justru menimbulkan persoalan baru pada sektor lain,” jelasnya.
Tata Kelola, Partisipasi Publik, dan Evaluasi Kebijakan Jadi Sorotan
Selain persoalan anggaran, Isnaini juga menyoroti aspek kelembagaan dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah. Menurutnya, potensi tumpang tindih kewenangan masih dapat muncul ketika lembaga baru memiliki tugas yang bersinggungan dengan institusi yang telah lebih dahulu menjalankan fungsi serupa.
Ia menilai kejelasan pembagian peran menjadi syarat penting dalam tata kelola pemerintahan yang efektif. Karena itu, setiap lembaga perlu memiliki batas kewenangan yang jelas agar pelaksanaan program tidak menghadapi hambatan administratif maupun koordinasi.
“Ketika banyak lembaga terlibat tanpa pembagian kewenangan yang jelas, maka implementasi kebijakan berpotensi mengalami hambatan,” ungkapnya.
Di samping itu, Isnaini juga menilai minimnya partisipasi publik menjadi salah satu faktor yang memicu kritik terhadap sejumlah program pemerintah. Dalam praktik tata kelola modern, masyarakat seharusnya tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat kebijakan.
Sebaliknya, masyarakat perlu dilibatkan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Dengan cara tersebut, kebijakan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Menurutnya, pendekatan yang terlalu terpusat atau top-down sering kali membuat ruang partisipasi publik menjadi terbatas. Akibatnya, sejumlah kebijakan menghadapi tantangan ketika diterapkan pada kondisi daerah yang berbeda-beda.
Pandangan serupa juga ia sampaikan terkait Koperasi Desa Merah Putih. Ia menilai program tersebut memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Namun, pengembangannya perlu mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Karena itu, pemerintah perlu memberi ruang yang lebih luas bagi desa untuk mengembangkan model koperasi sesuai potensi lokal yang dimiliki.
Lebih lanjut, Isnaini menegaskan bahwa kritik mahasiswa merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memandang kritik sebagai masukan yang konstruktif, bukan sekadar bentuk penolakan.
Menurutnya, respons pemerintah tidak cukup hanya berupa pernyataan simbolik. Sebaliknya, pemerintah perlu melakukan evaluasi kebijakan secara substantif dan terbuka.
Ia mengingatkan bahwa ketidakpuasan yang tidak ditangani dengan baik dapat memunculkan dampak yang lebih luas. Di satu sisi, aksi protes dapat semakin meningkat. Di sisi lain, masyarakat juga berpotensi kehilangan kepercayaan terhadap kebijakan publik.
“Ketidakpuasan yang tidak dikelola dengan baik dapat berkembang menjadi persoalan sosial dan politik yang lebih besar. Karena itu, kritik harus dipandang sebagai masukan untuk memperbaiki kualitas kebijakan,” tuturnya.
Sebagai penutup, Isnaini mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program-program prioritas yang saat ini menjadi perhatian publik. Evaluasi tersebut perlu melibatkan akademisi, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, hingga kelompok penerima manfaat.
Menurutnya, tujuan evaluasi bukan untuk menghentikan program yang sudah berjalan. Sebaliknya, evaluasi bertujuan memastikan setiap kebijakan mampu mencapai sasaran secara efektif, tepat guna, dan akuntabel.
“Programnya baik secara konsep, tetapi tata kelolanya perlu dibenahi. Evaluasi menyeluruh penting dilakukan agar tujuan besar yang ingin dicapai pemerintah dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.
(naf/lex)
